Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JANUARI 2020
P. 86
Title PRESIDEN MINTA OMNIBUS LAW RAMPUNG DALAM 100 KERJA
Media Name hukumonline.com
Pub. Date 15 Januari 2020
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1ecee2258fc/presiden-minta -omnibus-
Page/URL
law-rampung-dalam-100-kerja/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Presiden Joko Widodo menargetkan penyusunan sejumlah RUU Omnibus Law dapat selesai
dalam waktu 100 hari kerja sejak presiden menjabat pada 20 Oktober 2019. "Kita
mentargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja," kata Presiden Joko Widodo
di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1/2020) seperti dikutip Antara.
Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas dengan topik lanjutan
pembahasan perkembangan penyusunan Omnibus Law, RUU Cipta Lapanganan Kerja dan
Omnibus Law RUU Perpajakan yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta para menteri
Kabinet Indonesia Maju.
Istilah omnibus law pertama diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam pidato pertama
setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober
2019. Istilah omnibus law berasal dari omnibus bill yaitu UU yang mencakup berbagai isu
atau topik.
Berarti 100 hari kerja pemerintahan jilid II Presiden Joko Widodo jatuh pada 28 Januari
2020 atau 13 hari lagi. "Melanjutkan pembahasan mengenai omnibus law hari ini saya minta
agar rancangan undang-undangnya, naskahnya selesai dalam minggu ini yang pertama,"
lanjut Presiden.
Dia juga meminta Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis, Kepala Badan Intelijen Negara Budi
Gunawan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan seluruh kementerian terkait untuk
mengkomunikasikannya (materi omnibus law, red) kepada masyarakat.
"Yang berkaitan dengan komunikasi, yang dulu saya sampaikan ini juga agar
pendekatannya kepada organisasi-organisasi yang ada juga dilakukan, sehingga berjalan
paralel antara nanti pengajuan di DPR dan pendekatan-pendekatan dengan organisasi-
organisasi yang ada," kata Presiden.
Presiden meminta agar ada time frame yang jelas dalam pengerjakan omnibus law tersebut.
"Kalau ada persoalan-persoalan segera disampaikan, sehingga kita bisa menyelesaikan.
Saya yakin dengan membuat omnibus law perpajakan akan mendukung reformasi
perpajakan."
Page 85 of 110.
