Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JANUARI 2020
P. 87
"Negara kita akan bisa menjadi pusat gravitasi ekonomi regional maupun global karena
memiliki sebuah daya tarik yang semakin tinggi dalam sebuah ekosistem berusaha,
ekosistem berinvestasi yang saya harapkan memiliki dampak yang besar bagi penciptaan
lapangan kerja di negara kita," tegas Presiden.
Pemerintah optimistis omnibus law akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia
sehingga bisa mencapai 6 persen.
Seperti diketahui, ada 11 bidang besar dalam omnibus law yang menyangkut 74 UU yang
harus dilihat satu per satu. Untuk memuluskan pembahasan omnibus law, pemerintah
membentuk Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law yang beranggotakan 127 orang yang
terdiri atas perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, akademisi,
kepala daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Presiden Jokowi sudah bertemu dengan para ketua umum partai koalisi untuk membahas
omnibus law dan perpindahan ibu kota negara di Istana Negara, Selasa (14/1) kemarin.
Dalam acara itu, hadir antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Plt
Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Sebelumnya, dua organisasi serikat buruh/pekerja yakni Konfederasi Persatuan Buruh
Indonesia (KPBI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pasal-pasal
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang diperkirakan bakal semakin
menurunkan tingkat kesejahteraan buruh dan masyarakat secara umum.
Karena ada sejumlah pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang bakal dicabut atau diubah
dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Misalnya, penghapusan upah minimum (UMP);
perubahan ketentuan PHK, pesangon, jaminan sosial; penghapusan sanksi pidana bagi
pengusaha; perluasan jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing, PKWT (kontrak kerja);
masuknya TKA uskill.
Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengkritik kebijakan omnibus law dalam
sejumlah RUU Omnibus Law, seperti RUU Cipta Lapangan Kerja; RUU Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM); RUU tentang Perpajakan; dan RUU tentang Perpindahan Ibukota
Negara demi menggenjot pertumbuhan ekonomi. LBH Jakarta memberi tiga catatan
terhadap omnibus law.
Salah satunya, omnibus law ini dinilai berpotensi menambah masalah dalam sistem hukum
Indonesia yang akan merevisi lebih dari 70 UU, salah satunya UU Ketenagakerjaan melalui
RUU Cipta Lapangan Kerja selain RUU Omnibus Law yang lain. Bagi LBH Jakarta, sejumlah
UU melalui omnibus law ini tidak sesuai sistem hukum dan peraturan yang berlaku di
Indonesia.
Sebut saja, Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana diperbarui dengan UU No.15 Tahun 2019 tidak
mengatur tentang mekanisme omnibus law. "Omnibus law ini tidak punya landasan (dasar)
hukum," kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu
(8/1/2020) kemarin.
Page 86 of 110.
