Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2019
P. 102

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 (1) Permenaker RI No 6 tahun 2016 tentang THR
               keagamaan, bagi pekerjaan /buruh di perusahaan, perhitungan besaran THR
               sebagai berikut, masa kerja pekerja/buruh 12 bulan secara terus menerus atau lebih
               diberikan 1 bulan upah, dan masa kerjanya 1 tahun terus menerus tetapi kurang
               dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja dengan
               perhitungan masa kerja (bulan) x 1 (satu) bulan upah.

               Berikutnya pasal 4 menyebutkan, bagi perusahaan yang telah menetapkan besaran
               nilai THR keagaman dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja
               bersama (PKB) atau kebiasaan THR keagamaan yang telah dilakukan lebih besar
               dari nilai THR keagamaan sebagaimana no 2 diatas, maka THR keagamaan yang
               diberikan pada pekerja sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
               perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.

               Ia menyebutkan, dalam pasal lima disebutkan THR keagamaan dibayarkan
               selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

               "Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayar 1 Peraturan Menaker RI No 6 tahun 2016,
               tentang tujuan hari raya keagaman bagi pekerja/buruh di perusahaan, pengusaha
               yang terlambat membayar THR itu akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari
               total nilai THR keagamaan dan harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
               kewajiban perusahaan untuk membayar," katanya.

               Bupati dan wali kota hendaknya senantiasa memperhatikan mengawasi dan
               menegaskan kepada para pengsuaha di wilayah masing-masing untuk
               melaksanakan pembayaran THR keagamaan tepat waktu dan untuk mengantisipasi
               timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan diharapkan
               membentuk pos komando satuan Tugas (Posko satgas) ketenagkerjaan Peduli
               Lembaran tahun 2019.

               Ia mengatakan, selama tahun 2017 tercatat masuk 22 kasus pengaduan terkait
               kasus tidak dibayarkannya THR, telat bayar dan kurang jumlah THR yang
               dibayarkan namun setelah diproses, perusahaan terkait semuanya membayar
               sepenuhnya THR pada pekerjanya..
























                                                      Page 101 of 115.
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107