Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2019
P. 86
Title INI SYARAT PENERIMA THR DAN ANCAMAN SANKSI BAGI PERUSAHAAN
Media Name bisnis.com
Pub. Date 14 Mei 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190514/12/922388/ini-syarat-penerima -thr-dan-
Page/URL
ancaman-sanksi-bagi-perusahaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Perusahaan harus membayar THR paling lambat 2 pekan sebelum
Lebaran. Jika telat membayar, perusahaan tersebut terancam sanksi mulai denda
hingga pembatasan kegiatan usaha.
Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha
dalam pemberian tunjangan hari raya dari tahun ke tahun makin membaik.
Direktur Pengupahan Kemenaker Adriani mengatakan, jumlah pengaduan isu
tunjangan hari raya (THR) terus menurun. Pada 2018, jumlah pengaduan THR ada
sekitar 300 laporan. Setahun sebelumnya, terdapat 400 pengaduan yang masuk.
Mayoritas pengaduan THR yang masuk ke Kemenaker berkaitan dengan
keterlambatan pembayaran, penundaan, dan nominal pembayaran yang tidak
sesuai.
"Dari tahun ke tahun memang jumlah pengaduan yang masuk makin menurun, level
kepatuhannya sudah meningkat," ujarnya kepada Bisnis , akhir pekan lalu.
Dia menuturkan, perusahaaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayar THR
akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Berdasarkan aturan itu, pengusaha yang terlambat membayar THR akan dikenakan
denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Lalu, perusahaan juga
dikenakan teguran tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha.
Menaker Hanif Dhakiri menuturkan, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan. Dia menyarankan agar pembayaran THR dilakukan
dilakukan paling lambat 2 pekan sebelum Lebaran sehingga pekerja dapat
mempersiapkan mudik dengan baik.
"Kami minta perusahaan memastikan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan
yang berlaku." Pemberian THR ini, lanjutnya, harus sesuai dengan ketentuan
Page 85 of 115.