Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2020
P. 117

Title          KEPUTUSAN PENGHENTIAN SEMENTARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN PUNYA
                              KELEMAHAN
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      20 Maret 2020
               Page/URL       https://nasional.sindonews.com/read/1562539/15/keputusan-penghentian-s ementara-
                              penempatan-pekerja-migran-punya-kelemahan-1584673075
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive

















               Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai keputusan Menteri
               Tenaga Kerja Ida Fauziyah yang menghentikan sementara penempatan pekerja
               migran Indonesia (PMI) ke luar negeri agak sedikit terlambat. Namun, Saleh
               mengapresiasi langkah penghentian penempatan PMI ke luar negeri yang dilakukan
               oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

               Adapun penghentian tersebut dimaksudkan dalam konteks perlindungan WNI dari
               penyebaran virus corona. Karena itu, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
               (LPTKS) diharapkan dapat mematuhinya.

               "Meskipun agak sedikit terlambat, keputusan itu dinilai sudah sangat tepat. Dengan
               begitu, untuk sementara waktu, tidak boleh ada penempatan PMI ke seluruh
               negara. Ini harus dipatuhi. Tidak boleh dianggap enteng," ujarnya kepada
               SINDOnews, Jumat (20/3/2020).


               Kendati demikian, kata dia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 151 Tahun
               2020 memiliki kelemahan. Sebab, kata dia, di dalam diktumnya tidak dimasukkan
               klausul sanksi bagi LPTKS yang masih tetap mengirimkan PMI.

               Dia melanjutkan, bisa jadi keputusan menteri (kepmen) itu akan menjadi semacam
               imbauan saja.


               “Khawatirnya, ini hanya dianggap sebagai imbauan saja. Padahal, pada situasi
               seperti ini, kepmen itu harus dilaksanakan demi kebaikan bersama," ujar Wakil
               Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

               Selain itu, dia mendesak agar Kementerian Ketenagakerjaan juga menindak tegas
               kepada pihak-pihak yang masih terus mengirimkan PMI secara ilegal. Sebab, kata
               dia, pengiriman secara ilegal akan menyulitkan pemerintah di kemudian hari.


               Apalagi, data-data PMI yang diberangkatkan tidak jelas. Termasuk perusahaan yang
               menempatkan, yang mempekerjakan, dan kontrak kerjanya.




                                                      Page 116 of 134.
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122