Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2020
P. 99

Title          TKA CHINA MASUK INDONESIA, POLITISI PDIP: POLEMIK AMATIRAN LUHUT DAN IDA
                              FAUZIAH
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      20 Maret 2020
               Page/URL       https://politik.rmol.id/read/2020/03/20/426216/tka-china-masuk-indones ia-politisi-pdip-
                              polemik-amatiran-luhut-dan-ida-fauziah
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative











               49 warganegara asal Cina yang diduga merupakan tenaga kerja asing sebuah korporasi
               di Kendari, Sulawesi Utara menuai polemik di kalangan masyarakat. Menteri Koordinator
               Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kedatangan mereka
               legal dan tidak ada masalah. Sedangkan dari sisi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah
               belum juga memberikan keterangan terkait rombongan orang dari Cina tersebut.

               Pilitisi PDIP, Masinton Pasaribu menyampaikan, seharusnya Menko Luhut dan Menaker
               Ida Fauziyah tidak mengundang polemik di kalangan masyarakat.

               "Harusnya Menko Kemaritiman dan Investasi serta Menakertrans tidak berpolemik
               amatiran di publik. Karena fokus publik bukan sekadar perizinan kerja, tetapi
               kecemasan masyarakat terhadap 49 TKA asal China yang masuk tanpa prosedur
               pengarantinaan sesuai arahan presiden dan WHO," ucap Masinton lewat siaran persnya,
               Kamis (19/3).

               Menurutnya, baik Menko Luhut dan Menaker Ida tidak membaca undang-undang dan
               tidak memahami Keppres No7/2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan
               corona virus disease 2019 (Covid19).

               "Kementerian dan lembaga yang tidak masuk dalam gugus tugas penanganan corona
               hendaknya disiplin dalam tugasnya membantu presiden menanggulangi penyebaran
               virus corona. Jangan memberikan informasi yang menciptakan kegaduhan di tengah
               masyarakat," papar anggota Komisi III DPR RI ini.


               Ia kemudian menyampaikan imbauan Ketua DPR RI, Puan Maharani agar pemerintah
               menggunakan mekanisme penyampaian informasi satu pintu. Sesuai UU No 24/2007
               tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26, masyarakat berhak mendapatkan informasi
               yang valid dari otoritas pemerintah.

               "Penanggulangan bencana nonalam virus corona adalah kerja bersama seluruh elemen
               bangsa. Seluruh penyelenggara negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus bekerja
               profesional membantu dan melayani rakyat dalam mengatasi virus corona," jelasnya.


               "Rakyat menunggu kerja profesional kita semua sebagai penyelenggara negara gotong
               royong bersama seluruh elemen bangsa mengatasi virus corona. Tetap semangat,
               gerakkan semua pikiran dan tenaga untuk Indonesia keluar dari darurat virus corona,"
               tutupnya.



                                                       Page 98 of 134.
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104