Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2019

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan pembentukan posko THR
2019 ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada para pekerja
yang sudah didirikan dari tahun ke tahun.

Tak hanya di pusat, Posko-posko THR juga dibentuk di dinas-dinas tenaga kerja di
setiap Provinsi.

"Ini merupakan kegiatan yang hampir setiap tahun kita laksanakan sebagai salah
satu bentuk fasilitasi dari pemerintah agar hak pekerja untuk mendapatkan THR itu
benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada," ujar Hanif di Kantor
Kemenaker, Jakarta Selatan, Senin (20/5).

Hanif menambahkan, posko ini akan memberikan pelayanan konsultasi pembayaran
THR dan selanjutnya menindaklanjutinya atas pengaduan keterlambatan
pembayaran THR sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

"Nanti di sana (posko THR) akan menerima aduan terkait pembayaran THR, baik itu

keterlambatan, tidak dilaksanakannya pembayaran atau karena faktor-faktor yang
lain. Nantinya, aduan dari para pekerja akan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur
yang berlaku, " ujar Hanif.

"Kita minta ke Pemda segera menindaklanjuti posko THR ini di dinas-dinas tenaga
kerja di provinsi/kabupaten, sehingga persoalan-persoalan pembayaran THR yang
ada di daerah bisa mendapatkan fasilitasi segera mungkin," kata Hanif.

Hanif menambahkan apabila perusahaan terlambat membayarkan THR kepada
buruh/pekerja, maka sesuai peraturan akan dikenakan denda 5 %.

Perusahaan yang tidak membayarkan THR juga akan dijatuhkan sanksi administratif
berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha.

"Untuk itu diperlukan peran pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan
pembayaran THR di perusahaan, " katanya.

Pengaduan Menurun

Berdasarkan hasil rekapitulasi data pada tahun sebelumnya, terdapat tren
penurunan baik dari pekerja/buruh yang melakukan pelayanan konsultasi maupun
yang melakukan pengaduan pembayaran THR.

Page 100 of 111.