Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2019
P. 98
Adapun, sanksi yang dimaksud juga tertuang di dalam pasal 56 PP 78 Tahun 2015
yang menyebut bahwa perusahaan harus membayar denda 5 persen dari total THR
jika pembayaran THR melebih batas seharusnya yakni H-7.
Selain itu, perusahaan juga bisa mendapatkan sanksi administratif mulai dari
teguran tertulis dan rekomendasi pembatasan kegiatan usaha hingga penghentian
paksa alat produksi.
"Dan perusahaan juga tidak boleh melakukan rapel atas THR tahun lalu ke jumlah
THR di tahun ini," papar dia.
Memang menurutnya, ada banyak hal yang melandasi perusahaan tidak membayar
THR secara tepat waktu. Yang paling utama dihadapi perusahaan adalah masalah
arus kas dan laba perusahaan yang kian anjlok.
Namun, Hanif mengatakan, tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar THR
semakin membaik antar tahun. Pada 2018, jumlah pekerja yang melakukan
pengaduan terkait THR tercatat 606 aduan atau turun dari 2017 sebanyak 2.390
orang.
Kemudian, jumlah pengaduan terkait THR di tahun lalu tercatat 318 pengaduan atau
turun 25 persen dari tahun sebelumnya 412 pengaduan.
"Meski ada aduan di tahun lalu, tapi seluruh masalah itu sudah selesai, di mana
perusahaan akhirnya mau membayar THR. kami harapkan tahun ini tingkat
kepatuhan perusahaan meningkat, dan aduan bisa berkurang," tutur dia.
(glh/agt).
Page 97 of 111.
