Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2019
P. 108

Title         MENTERI HANIF BUKA POSKO ADUAN THR LEBARAN HINGGA H+10
                Media Name    tempo.co
                Pub. Date     20 Mei 2019
                              https://bisnis.tempo.co/read/1207382/menteri-hanif-buka-posko-aduan-th r-lebaran-
                Page/URL
                              hingga-h10
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive












               Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka Pos Komando (Posko)
               Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pembayaran THR tahun 2019 mulai
               hari ini hingga 10 Juni mendatang.

               Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan bagi masyarakat yang memiliki

               masalah terkait THR bisa langsung melaporkan ke posko ini.

               "Hari ini Kemenaker membuka pusat komando satuan tugas kawal kasus THR, hari
               ini mulai dibuka. Jadi H-20 sampai H+10, jadi dari 20 Mei sampai 10 Juni 2019,
               yang fungsinya untuk fasilitasi pengaduan-pengaduan dan konsultasi mengenai
               THR," ujarnya, Senin, 20 Mei 2019.

               Semua laporan dan aduan masalah THR akan ditindaklanjuti oleh posko pengaduan
               ini. Adapun selain berada di Kementerian Ketenagakerjaan, posko ini juga tersebar
               di Dinas Ketenagakerjaan setiap provinsi yang ada di Indonesia.

               Hal ini untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
               THR Keagamaan. "Bagi yang THR-nya bermasalah jadi bisa daftar ke sini untuk
               dapatkan tindak lanjut. Posko ini merupakan upaya pemerintah agar masalah-

               masalah THR bisa cepat selesai," kata Hanif.

               Adapun pembayaran THR Keagamaan diatur dalam Permenaker No. 06 Tahun 2016
               tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. THR
               wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya
               keagamaan.

               Pembayaran THR menjadi hal yang normatif, apabila perusahaan terlambat atau
               tidak membayar THR keagamaan maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi
               administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor




                                                      Page 107 of 111.
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112