Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2019
P. 86
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan.
"Jadi pekerja bisa daftar pengaduannya selama sebulan untuk mendapatkan tindak
lanjutnya. Jadi posko ini adalah upaya pemerintah agar masalah THR cepat selesai,"
jelas Hanif, Senin (20/5).
Lebih lanjut ia menuturkan posko ini tidak hanya terletak di kantor pusat
Kementerian Ketenagakerjaan, namun juga di dinas ketenagakerjaan yang terdapat
di tingkat regional. Jika memang pekerja tak bisa mengadukan secara langsung,
pekerja bisa langsung mengadu secara daring ( online ).
"Nanti setelah dapat pengaduannya, kami hanya bisa mendorong THR ini agar bisa
cair lebih cepat. Kami juga mendorong dunia usaha agar meningkatkan kepatuhan
dalam pembayaran THR tersebut," jelas dia.
Ia kembali mengingatkan bahwa pembayaran THR hukumnya wajib. Jika
perusahaan telat membayar THR, maka akan ada sanksi yang menunggu mereka.
Adapun, sanksi tersebut dimuat di dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam aturan tersebut diatur bila pengusaha
yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR
keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban
pengusaha.
"Pekerja tentunya ingin mendapatkan THR sebelum lebaran, tapi tentu ada saja hal
lain yang terjadi di lapangan. Jika memang ada masalah dengan THR, lebih baik
langsung saja daftar ke Kemenaker agar seluruh masalah-masalah itu bisa selesai,"
tutur dia.
(glh/agt).
Page 85 of 111.
