Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2019

Menurut Hanif, jumlah pekerja/buruh yang melakukan konsultasi ke posko pada
2017 sebanyak 2.390 orang. Sementara pada 2018, ada sebanyak 606 orang yang
berkonsultasi.

Untuk pengaduan THR pada tahun 2018 ada 318 pengaduan, menurun 25 persen
dari tahun 2017 yang sebanyak 412 pengaduan.

Di samping posko ini, pihaknya juga membuka sistem pengaduan THR secara daring
untuk memudahkan pelaporan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan
pembayaran THR.

Menaker menegaskan THR wajib dibayarkan oleh perusahaan paling lambat tujuh
hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permenaker
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan.

Menteri menyebut, perusahaan yang terlambat membayarkan THR kepada
pekerjanya, akan dikenakan denda.

"Juga perusahaan yang tidak membayarkan THR, perusahaan itu akan dikenakan
sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha,"
katanya.

Hanif pun telah menerbitkan Surat Edaran Menaker Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2019 yang ditujukan kepada para gubernur.

Melalui surat edaran tersebut, para gubernur memerintahkan bupati/wali kota dan
pemangku kepentingan terkait di wilayah untuk mengawasi para pengusaha di
wilayahnya dalam melaksanakan pembayaran THR tepat waktu kepada
karyawannya.

Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pembayaran THR, Menaker Hanif
juga meminta provinsi untuk membentuk Posko Pelayanan Konsultasi dan
Penegakkan Hukum Pembayaran THR Tahun 2019.

(Editor: Masuki M. Astro COPYRIGHT (c)2019 .

Page 87 of 111.