Page 137 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021

langsung saat bekerja. Misal, penyandang disabilitas yang bekerja sebagai terapis pijat, penata
rambut, dan lain-lain.
Lebih jauh, tercatat hanya sekitar 40 persen responden yang sudah menerima setidaknya satu
program bantuan sosial dari pemerintah, di mana hanya empat persen dari mereka yang
menerima bantuan tunai.

Dalam situasi krisis tersebut, perempuan lebih cenderung jatuh miskin dibandingkan laki-laki.
Terlebih karena dalam situasi normal, perempuan mendapatkan penghasilan yang cenderung
lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Survei juga menunjukkan, perempuan lebih banyak menanggung tekanan finansial, fisik, dan
psikologis, terutama bila memiliki anak penyandang disabilitas.

Beratnya dampak pandemi COVID-19 juga dialami siswa penyandang disabilitas yang sejak
sebelum pandemi menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Peralihan metodologi pengajaran
menjadi daring yang terpaksa dilakukan selama pandemi, tidak selalu berhasil untuk siswa
penyandang disabilitas.

Dari survei tersebut dibuat rekomendasi pada empat area utama. Pertama, akses perlindungan
sosial bagi penyandang disabilitas.

Area ini menggarisbawahi perlunya mengembalikan tingkat manfaat yang memadai dalam
pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas dan strategi komunikasi untuk
memastikan keterjangkauan informasinya.

Kedua, rekomendasi akses layanan kesehatan dan rehabilitasi bagi semua penyandang
disabilitas. Termasuk perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional dan peningkatan akses
alat bantu. Serta, peningkatan program rehabilitasi berbasis masyarakat untuk mengurangi
ketergantungan pada layanan berbasis institusi.

Ketiga, menekankan pentingnya upaya meningkatkan aksesibilitas dalam pendidikan inklusif bagi
penyandang disabilitas dari segi infrastruktur dan kapasitas sumber daya guru.

Keempat, pentingnya meningkatkan akses penyandang disabilitas ke pasar tenaga kerja dalam
jangka panjang.

Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait juga perlu memastikan penyandang disabilitas
memiliki akses dan menjadi bagian dalam program ketenagakerjaan dalam program Pemulihan
Ekonomi Nasional.

"Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat strategi implementasi Rencana Aksi
Nasional Penyandang Disabilitas dan juga menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam
menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas," ujar Maliki dalam seminar daring
ditulis, Kamis (30/9/2021).

136