Page 134 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021
P. 134
MENAKER: PEMERINTAH TAK MINTA IMBALAN SEPESER PUN ATAS PEMBANGUNAN
BLK KOMUNITAS
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan kepada lembaga
penerima bantuan agar dapat melaksanakan proses pembangunan sesuai dengan petunjuk
teknis yang telah diterbitkan.
Sekaligus berhati-hati dalam menjalankan proses pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas.
Ia menegaskan, dalam pengelolaan BLK Komunitas tersebut, pemerintah tidak memungut biaya.
Apabila ada permintaan biaya mengelola BLK Komunitas mengatasnamakan pemerintah, maka
pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan melaporkan ke Kepolisian.
"Pemerintah tidak meminta imbalan sepeser pun atas bantuan pemerintah yang diberikan
kepada BLK. Jangan pernah ada yang mau ditarik atau apapun lah namanya oleh seseorang
yang mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan," kata Ida dalam penandatangan
perjanjian kerja bersama (PKB) BLK Komunitas yang ditayangkan secara virtual, Kamis
(30/9/2021).
"Jadi, kalau ada yang mengatasnamakan saya atau Pak Dirjen lainnya yang meminta fee atau
apa saja itu laporkan kepada kami (Kemenaker). Kami akan teruskan kepada aparat penegak
hukum untuk diproses sebagaimana mestinya," lanjut dia.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email Ida juga meminta kepada Dirjen Binalavotas untuk mengawal secara ketat
semua proses, mulai dari pengajuan proposal hingga penetapan, serta proses pembangunan
gedung workshop BLK Komunitas yang dilaksanakan secara transparan dan tidak dipungut biaya.
"Karena program ini murni bantuan pemerintah yang tidak boleh dipungut biaya serupiah pun,
mulai dari pembangunannya, pengadaan peralatan sampai meng-upgrade kapasitas pelatihnya
atau instrukturnya sampai program pelatihan, semua diberikan pemerintah gratis tanpa dipungut
biaya sedikit pun," ujar dia.
Ida menjelaskan bahwa program pendirian BLK Komunitas merupakan terobosan dari Presiden
RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah dimulai sejak tahun 2017.
Sampai dengan tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah mendirikan 2.127 BLK
Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Pada tahun ini, setelah dilakukan penyesuaian program dan anggaran, Kemenaker menargetkan
pendirian BLK Komunitas sebanyak 787 lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja bersama BLK Komunitas tahap pertama tahun
2021, maka ada 520 lembaga penerima bantuan BLK Komunitas dan tahap kedua sebanyak 267
lembaga.
Program pembangunan BLK Komunitas tahun ini, Kemenaker juga telah menambah kejuruan
pelatihan menjadi 24 kejuruan untuk dapat diterapkan di BLK Komunitas.
Ida menginginkan adanya link and match dengan industri maupun UMKM yang ada di sekitar
BLK Komunitas.
133
