Page 130 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021

Menurut Menaker Ida, keharusan ini tak cuma berlaku untuk pekerja dengan sistem perjanjian
hubungan kerja, melainkan juga untuk pekerja dengan status hubungan kemitraan.
"Perusahaan memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Para pekerja
dan mitra di perusahaan wajib dilindungi dan diikutsertakan dalam jaminan sosial tenaga kerja
sesuai peraturan perundang-undangan dan ada kesepakatan para pihak," ujar Menaker Ida
dalam acara yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada, Kamis (30/9).

Imbauan itu ia sampaikan merespons banyaknya permasalahan yang dialami para mitra,
khususnya di era berkembang pesatnya GIG ekonomi. Para pekerja Gig ekonomi, kata Ida,
banyak yang mendapatkan perlakuan tidak setara oleh perusahaan.

Padahal, menurutnya, posisi antara perusahaan dan mitra ini semestinya setara. Persoalan yang
kerap dialami para mitra tersebut di antaranya adalah skema pendapatan yang tidak layak,
beban kerja yang tidak manusiawi, hingga banyaknya hak mitra yang tidak dipenuhi.

"Secara normatif, kemitraan seharusnya dijalankan dengan memegang prinsip dasar kemitraan,
posisi yang setara. Kedua pihak saling menguntungkan dan tidak menyebabkan tereksploitasi
salah satu pihak," tuturnya.

Ida menjelaskan, beberapa kategori pekerja yang masuk dalam kategori yang posisinya sebagai
mitra ini di antaranya pekerja platform online, pekerja sementara, pekerja pertunjukan, hingga
termasuk pekerja jasa berbasis transportasi online.

Saat ini, menurut Ida, pesatnya perkembangan GIG ekonomi membuat banyak bermunculan
perusahaan yang kemudian merekrut tenaga kerja dengan kedok kemitraan. Namun tidak
memposisikan diri setara dan malah lebih cenderung eksploitasi.

"Sehingga kita menertibkan hubungan kerja yang mohon maaf, tidak sedikit yang berkedok
hubungan kerja kemitraan," tutur Ida Fauziyah.

129