Page 162 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021
P. 162

"Dari 2017 kita berusaha untuk mendekatkan layanan kepada komunitas, kita sudah memilik BLK
              yang dikelola oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah, kita merasa bahwa butuh layanan
              yang mendekat kepada komunitas," kata Menaker Ida dalam acara penandatanganan perjanjian
              kerja bersama BLK Komunitas pada 2021, dipantau virtual dari Jakarta pada Kamis.

              BLK  Komunitas  merupakan  terobosan  Presiden  Joko  Widodo  yang  telah  dimulai  sejak  2017,
              dengan  sampai  2020  lewat  Kemnaker  telah  berdiri  2.127  BLK  Komunitas  yang  tersebar  di
              berbagai wilayah Indonesia. Pada 2021, Kemnaker menargetkan pendirian 787 BLK Komunitas.

              Kemnaker telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama BLK Komunitas tahap
              pertama  2021  dengan  520  lembaga  penerima  bantuan  BLK  Komunitas  dan  tahap  kedua
              sebanyak 267 lembaga.

              "Tahun 2021 ini kita kembali mengajak sebanyak-banyak mungkin mitra strategis karena kita
              ingin  BLK  Komunitas  yang  kita  bangun  benar-benar  menjadi  BLK  Komunitas  mandiri  yang
              menjadi  bagian  dari  penyelenggaraan  peningkatan  kompetensi  yang  dilakukan  Kementerian
              Ketenagakerjaan," kata Ida.

              Menurut Menaker Ida, beberapa komunitas yang telah menjalin kerja sama dengan Kemnaker
              adalah komunitas berbasis keagamaan seperti pesantren dan seminari.

              Tidak hanya komunitas keagamaan, Kemnaker juga bekerja sama dengan serikat pekerja dan
              buruh untuk mendirikan BLK Komunitas yang sudah dimulai sejak 2020.

              "Kami tidak puas dengan hanya membangun, kami ingin BLK Komunitas ini menjadi BLK yang
              secara mandiri menjadi bagian dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja
              kita," ujarnya.

              Hal  itu  menjadi  salah  satu  langkah  konkret  yang  dilakukan  Kemnaker  untuk  meningkatkan
              kompetensi sumber daya manusia Indonesia jelang puncak bonus demografi Indonesia yang
              diperkirakan akan terjadi pada 2030.






































                                                           161
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167