Page 164 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021

IX DPR RI, Melkiades Laka Lena meminta agar tuntutan kenaikan UMK 2022 tersebut
disampaikan melalui dialog antara pemerintah, pengusaha, dan asosiasi buruh.

KOMISI IX DPR MINTA TUNTUTAN KENAIKAN UMK 2022 DISELESAIKAN LEWAT
DIALOG

Jakarta - Komisi IX DPR RI merespons tuntutan serikat buruh dan pekerja yang meminta
kenaikan Upah Minimum Kabupaten/kota ( UMK ) tahun 2022 sebesar 7-10 persen. Mereka juga
akan menggelar aksi demo di seluruh daerah untuk menyuarakan tuntutan ini.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena meminta agar tuntutan
kenaikan UMK 2022 tersebut disampaikan melalui dialog antara pemerintah, pengusaha, dan
asosiasi buruh.
"Perlu dialog tripartit pemerintah melalui Kemenaker, asosiasi pengusaha, dan asosiasi buruh,
bisa perlu libatkan asosiasi pemda untuk bahas dan sepakati UMK," kata Melki saat dikonfirmasi,
Kamis (30/9/2021).

Melki meminta, baik pengusaha maupun buruh agar berembuk dan tidak saling memaksakan
keinginan, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.

"Harus kedepankan dialog, semua pihak bertemu," katanya.

Lebih lanjut, Politikus Golkar itu meminta para buruh untuk tidak turun ke jalan melakukan aksi
demonstrasi, mengingat situasi pandemi Covid-19 belum usai. Dia mengingatkan bahwa
kerumunan dalam aksi demonstrasi rentan terjadi penularan virus corona.

"Mengingat saat ini pandemi, lebih baim tidak berkerumun. Kedepankan dialog, hindari demo,"
kata Melki menandaskan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden KSPI Said Iqbal, mengatakan pihaknya mendesak Pemerintah
menetapkan kenaikan UMK tahun 2022 sebesar 7-10 persen. Selain itu, buruh juga meminta
agar instrumen yang digunakan untuk penetapan UMK menggunakan survei Kebutuhan Hidup
Layak (KHL) dibanding UU Cipta Kerja.

"KSPI meminta Pemerintah untuk menetapkan kenaikan UMK 2022 sebesar 7-10 persen, tiap
daerah kisarannya berbeda-beda. Atau dengan kata lain penetapan UMK 2022 tidak
menggunakan Cipta Kerja dan PP nomor 35 tahun 2020 tetapi menggunakan survei kebutuhan
hidup layak," kata Said dalam konferensi pers KSPI, Rabu (29/9/2021).

Menurutnya, memang pandemi covid-19 telah memukul dan menghancurkan daya beli buruh,
serta terjadi PHK dimana-mana. Oleh karena itu, KSPI menyarankan agar daya beli buruh
meningkat maka salah satu instrumen yang tepat untuk menetapkan kenaikan UMK 2022 adalah
menjadikan upah yang layak.
Kedua, buruh meminta agar seluruh dewan pengupahan di Kabupaten/kota, dewan pengupahan
di provinsi, dan dewan pengupahan di nasional tidak ikut terlibat atau hadir berdiskusi dalam
proses penetapan UMK tahun 2022.

Ketiga, buruh meminta Bupati dan Walikota menetapkan upah minimum atau UMK 2022 tidak
menggunakan Undang-Undang cipta Kerja, tapi menggunakan Peraturan Daerah (Perda) yang
berlaku di daerah masing-masing.

163