Page 171 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021
P. 171

Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker,
              Indah Anggoro Putri, kebijakan perluasan penerima BSU ini, diputuskan lantaran adanya sisa
              anggaran dan setelah melakukan koordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
              dan Kementerian Keuangan untuk memperluas cakupan penerima Program BSU.

              " Sisa Anggaran BSU tersebut sebesar Rp1.791.477,000 dan akan menyasar 1.791.477 pekerja
              . Anggaran yang ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp8,7 Triliun
              untuk  8.783.350  pekerja  terdampak  Pandemi  COVID-19,"  kata  Indah  Anggoro  Putri,  saat
              mengikuti  Rapat  Dengar  Pendapat  (RDP)  dengan  Komisi  IX  DPR  RI,  di  Kompleks  Parlemen,
              Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2021).

              Indah Anggoro Putri menjelaskan realisasi dan progres program BSU saat ini telah tersalurkan
              kepada  6.991.873  pekerja/buruh  dengan  alokasi  anggaran  sebesar  Rp6.9  triliun.  "Kami  juga
              mendapat informasi, kami harus melaporkan BSU. Alhamdulillah, per hari ini mengalami progress
              yang signifikan, dari target 8.783.350 pekerja," ujar ndah Anggoro Putri.

              Dirjen Putri merinci sesungguhnya data calon penerima BSU yang diterima kemenaker sejumlah
              8.508.527 calon penerima. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukan
              758.327  data  pekerja  yang  duplikasi  Bansos  atau  telah  menerima  bantuan  sosial  lain.  Data
              tersebut dianggap tidak memenuhi syarat penerima Program BSU.

              "Kami telah melakukan verified data untuk menghindari Bansos-Bansos lain dan dikeluarkan dari
              data BSU," tegas Dirjen Putri.

              Program  BSU  tahun  2021,  sedianya  akan  dirampungkan  dan  tersalurkan  seluruhnya  kepada
              penerima yang memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 hingga akhir Oktober
              2021 mendatang. Hal demikian sesuai arahan Ibu Menaker, Ida Fauziyah.[ liputan.co.id ].











































                                                           170
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176