Page 240 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021
P. 240
"Kami akan menyusun standar kompetensi bagi TKBM, berkoordinasi dengan stakeholder terkait.
Kami juga akan meng-identifikasi kebutuhan pelatihan kerja, bagi TKBM. Termasuk upskilling
dan reskilling, untuk meng antisipasi dampak otomatisasi di Pelabuhan," kata Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, Kamis
(30/9). Dalam rapat koordinasi Perlindungan TKBM di Surabaya.
Dirjen menyebutkan, sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan
dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembinaan dan Pengawasan
Koperasi TKBM pelabuhan, yang dilakukan Kemnaker, mencakup 3 hal.
Pertama, bimbingan sadar hukum Ketenaga kerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan
perlindungan tenaga kerja serta lingkungan kerja.
Kedua, bimbingan teknis terhadap upaya peningkatan produktivitas kerja. Perbaikan
pengupahan dan jaminan sosial, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan
perlindungan kerja.
Ketiga, bimbingan penyelenggaraan latihan kerja untuk meningkatkan reskilling dan etos kerja.
Serta ketrampilan bongkar muat barang, guna meningkatkan produktivitas.
"Isue lain yang menjadi perhatian Kemnaker adalah kejelasan hubungan kerja antara TKBM
dengan koperasi. Terkait kejelasan hubungan kerja antara koperasi dengan TKBM dan
perlindungan kerja. Kami telah mengundang beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)
dan pengurus koperasi TKBM. POerwakilan dari beberapa provinsi yang mewakili pelabuhan-
pelabuhan besar di Indonesia," ungkap Dirjen Putri.
Disebutkan, isue lain yang menjadi perhatian Kemnaker adalah Upah, Jaminan Sosial dan
kesejahteraan TKBM. Harus bisa dipastikan, upah TKBM tidak boleh dibawah peraturan
perUndang-Undangan bidang ketenagkerjaan.
"Mari kita mencermati kembali program rencana aksi dari masing-masing unit teknis. Untuk
ditetapkan sebagai rencana aksi unjuk Kemnaker dalam memberikan perlindungan bagi TKBM.
Khususnya bagi Pelabuhan Tanjung Perak juga Tanjung Priok," pungkas Dirjen Putri. (ira.ma).
239
