Page 236 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021

Program BSU tahun 2021 sedianya akan rampung dan tersalurkan seluruhnya hingga akhir
Oktober 2021.
Namun pada pencairan BSU tahun 2021 kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai
Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hanya menerima
sebanyak 8.508.527 calon penerima dari target 8.783.350 pekerja.

Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukan 758.327 data pekerja yang
duplikasi bansos.

Sehingga Kemnaker akan memperluas cakupan penerima Program Bantuan Subsidi Upah ( BSU)
secara nasional di 34 Provinsi tersebar di 514 kota/kabupaten.

Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker,
Indah Anggoro Putri, kebijakan perluasan penerima BSU ini, diputuskan lantaran adanya sisa
anggaran.

Kemudian setelah melakukan koordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan
Kementerian Keuangan untuk memperluas cakupan penerima Program BSU.

Putri, panggilan Indah Anggoro Putri menjelaskan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan
Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 28 September 2021
mengatakan sisa anggaran BSU sebesar Rp1.791.477.000.000 dan akan menyasar kepada
1.791.477 pekerja.
"Sisa Anggaran BSU tersebut sebesar Rp1.791.477.000.000 dan akan menyasar 1.791.477
pekerja,” ucap Putri.

“Anggaran yang ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp8,7 Triliun
untuk 8.783.350 pekerja terdampak Pandemi Covid-19," imbuhnya.

Progress program BSU saat ini telah tersalurkan kepada 6.991.873 pekerja/buruh dengan alokasi
anggaran sebesar Rp6,9 Triliun.

“Kami juga mendapat informasi, kami harus melaporkan BSU. Alhamdulillah per hari ini
mengalami progress yang signifikan, dari target 8.783.350 pekerja," lanjut Putri menjelaskan.

Data calon penerima BSU yang diterima Kemnaker sejumlah 8.508.527 calon penerima, setelah
dilakukan pengecekan dan diverifikasi ditemukan 758.327 data pekerja yang duplikasi bansos
atau telah menerima bantuan sosial lain.

Data tersebut dianggap tidak memenuhi syarat penerima Program BSU.

“Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari
data BSU,” tegas Putri.***

235