Page 234 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021
P. 234
KEMNAKER SIAPKAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT
Peningkatan kompetensi bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah salah satu isu yang
menjadi perhatian Kementerian Ketenagakerjaan. Peningkatan kompetensi ini diperlukan untuk
mengantisipasi penerapan digitalisasi di bidang logistik.
"Untuk itu kami akan menyusun standar kompetensi bagi TKBM berkoordinasi dengan
stakeholder terkait. Sejalan dengan hal ini, kami juga akan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan
kerja bagi TKBM termasuk upskilling dan reskilling dalam rangka mengantisipasi dampak
otomatisasi di Pelabuhan," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI
dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam keterangan tertulis Kamis (30/9/2021).
Dalam Rapat Koordinasi Perlindungan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Surabaya, Jawa Timur itu,
Putri mengatakan sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pembinaan dan
pengawasan Koperasi TKBM pelabuhan yang dilakukan Kemnaker mencakup 3 hal. Pertama,
bimbingan sadar hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan
perlindungan tenaga kerja serta lingkungan kerja.
Kedua, bimbingan teknis terhadap upaya peningkatan produktivitas kerja, perbaikan
pengupahan, dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan
perlindungan kerja. Ketiga, bimbingan penyelenggaraan latihan kerja untuk meningkatkan
disiplin dan etos kerja serta keterampilan bongkar muat barang guna meningkatkan
produktivitas.
Selain peningkatan kompetensi, kata Putri, isu lain yang menjadi perhatian Kemnaker adalah
kejelasan hubungan kerja antara TKBM dengan koperasi.
"Terkait kejelasan hubungan kerja antara Koperasi dengan TKBM dan perlindungan kerja, kami
telah mengundang beberapa serikat pekerja/serikat buruh dan pengurus koperasi TKBM
perwakilan dari beberapa povinsi, yang mewakili Pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia," kata
Putri.
Isu lain yang menjadi perhatian Kemnaker adalah upah, jaminan sosial, dan kesejahteraan
TKBM.
"Jadi harus dapat dipastikan upah TKBM tidak boleh di bawah peraturan perundang-undangan
bidang ketenagakerjaan," katanya.
Untuk itu, rapat koordinasi yang berlangsung mulai 28-30 September 2021 dimaksudkan untuk
membahas isu-isu krusial tersebut oleh Kemnaker bersama K/L dan stakeholders terkait.
Sehingga pelindungan TKBM dapat berjalan maksimal.
"Mari kita mencermati kembali program rencana aksi dari masing-masing unit teknis untuk
ditetapkan sebagai rencana aksi kementerian ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan
bagi TKBM khususnya bagi Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak," ujarnya.
233
