Page 229 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021

dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam Rapat Koordinasi Perlindungan Tenaga Kerja
Bongkar Muat di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 30 September 2021.
Putri mengatakan, sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemnaker melakukan tiga hal
pembinaan dan pengawasan Koperasi TKBM pelabuhan. Pertama, bimbingan sadar hukum
ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta
lingkungan kerja.

Kedua, bimbingan teknis terhadap upaya peningkatan produktivitas kerja, perbaikan
pengupahan, dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan
perlindungan kerja. Ketiga, bimbingan penyelenggaraan latihan kerja untuk meningkatkan
disiplin dan etos kerja serta keterampilan bongkar muat barang guna meningkatkan
produktivitas.

Selain peningkatan kompetensi, kata Putri, isu lain yang menjadi perhatian Kemnaker adalah
kejelasan hubungan kerja antara TKBM dengan koperasi. “Terkait kejelasan hubungan kerja
antara Koperasi dengan TKBM dan perlindungan kerja, kami telah mengundang beberapa serikat
pekerja dan pengurus koperasi TKBM perwakilan dari beberapa provinsi, yang mewakili
pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia,” katanya.

Kemnaker juga menyoroti sejumlah isu berikutnya yakni upah, jaminan sosial, dan kesejahteraan
TKBM. “Jadi harus dapat dipastikan upah TKBM tidak boleh di bawah peraturan perundang-
undangan bidang ketenagakerjaan,” ujarnya.

Untuk itu, Rapat Koordinasi yang berlangsung mulai 28-30 September 2021 dimaksudkan agar
Kemnaker bersama K/L dan stakeholders terkait membahas isu-isu krusial tersebut sehingga
pelindungan TKBM dapat berjalan maksimal.

“Mari kita mencermati kembali program rencana aksi dari masing-masing unit teknis untuk
ditetapkan sebagai rencana aksi kementerian ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan
bagi TKBM khususnya bagi Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak,” katanya.(*)

228