Page 256 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021
P. 256
Judul LSM LIRA Pertanyakan JKK Korban Longsor
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
Halaman/URL Pg9
Jurnalis Alex
Tanggal 2021-09-30 12:12:00
Ukuran 114x232mmk
Warna Warna
AD Value Rp 22.230.000
News Value Rp 111.150.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pengurus DPD LSM LIRA Kabupaten Karo mempertanyakan realisasi bantuan pemerintah berupa
jaminan keselamatan kerja (J KK) atas korban longsor pembuatan drainase di Desa Sugihen,
Kecamatan Do-latrayat. Kabupaten Karo, Sumut. Bantuan kepada korban sebagai tenaga kerja
bangunan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah No.44/2015 dan Peraturan Menteri Tenaga
Kerja No. 5/2021, jelas Nawari Sembiring selaku Bupati DPD LSM LIRA Kabupaten Karo kepada
Analisa, Rabu (29/9) di Sugihen.
LSM LIRA PERTANYAKAN JKK KORBAN LONGSOR
Karo, (Analisa) Pengurus DPD LSM LIRA Kabupaten Karo mempertanyakan realisasi bantuan
pemerintah berupa jaminan keselamatan kerja (J KK) atas korban longsor pembuatan drainase
di Desa Sugihen, Kecamatan Do-latrayat. Kabupaten Karo, Sumut.
Bantuan kepada korban sebagai tenaga kerja bangunan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah
No.44/2015 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5/2021, jelas Nawari Sembiring selaku
Bupati DPD LSM LIRA Kabupaten Karo kepada Analisa, Rabu (29/9) di Sugihen.
"Informasi dari sejumlah media menyebut bahwa, pekerja pembuat drainase dan tembok saluran
limbah desa berjumlah 9 orang. Meninggal 4 orang (seorang masih dalam pencarian tim),
seorang orang lagi patah tulang. Meninggal atau cedera harus menerima santunan sebagaimana
aturan berlaku," jelas Nawari.
Pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Jalan Veteran. Kabanjahe
yang dikonfirmasi Analisa, Rabu (29/9) di kantornya membenarkan kejadian tersebut. Tapi pihak
korban melalui perusahaan yang menangani pekerjaan tersebut tidak bisa mengklaim ke BPJS
karena perusahaan tersebut tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karo, Dairi dan
Pakpak Bharat," jelas pihak BPJS tersebut.
"Yang bisa diklaim adalah perusahaan yang didaftarkan kc BPJS adalah bila mendaftarkan diri,
perusahaan dan para pekerjanya sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Namun
hal tersebut tidak dilakukan pihak perusahaan." jelas pihak BPJS.
255
