Page 252 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021
P. 252

Menyikapi itu, Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri, Syaiful Badri, mengaku menyayangkan langkah
              Gubenur Kepri mengambil langkah kasasi tersebut. Ia menilai langkah yang diambil ini melukai
              hati para buruh yang ada di Kepulauan Riau.

              "Ini gubenur, dianggap melukai hati buruh, karena mengajukan (kasasi)," terang Syaiful, kepada,
              Kamis (30/9).

              Menurut Saiful, langkah yang diambil Pemprov Kepri ini mengulur waktu tentang kejelasan nasib
              upah para buruh. Menurutnya juga, Ansar Ahmad sebagai gubernur tidak melihat fakta hukum
              di  pengadilan  yang  membatalkan  SK  Gubenur  seperti  yang  telah  diputuskan  PTTUN  Medan
              sebelumnya.

              "Ini yang kita sayangkan, sudah jelas di PTTUN pembatalan SK Gubenur, masih saja kasasi di
              lakukan," tegas dia.

              Satu  sisi,  Syaiful  juga  meminta  agar  Dinas  Tenaga  Kerja  Kepri  dapat  berkoordinasi  dengan
              pihaknya untuk kejelasan status buruh di Kepri.

              "UMK di Batam dulu rata-rata 8 sampai 10 persen. Dulu pun Batam sempat menjadi daerah
              dengan UMK tertinggi di Indonesia. Tapi, kemarin cuma dinaikkan sebesar Rp 20.500 saja. Tentu
              ini juga sangat melukai hati buruh," pungkasnya.

              Sebelumnya diberitakan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan mengabulkan
              gugatan serikat pekerja perihal upah minimum Kota Batam dan Provinsi tahun 2021 berdasarkan
              Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1345 maupun 1362 Tahun 2020.

              Dalam  amar  putusan  nomor  perkara  1/G/2021/PTUN  dan  TPI  dengan  nomor  perkara
              141/B/2021/PT.TUN.MDN, hasilnya menguatkan hasil keputusan dari PTUN Tanjungpinang.

              Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  (Disnaker)  Kota  Batam,  Rudi  Sakyakirti,  sebelumnya  juga
              mengatakan  bahwa  pihaknya  masih  menunggu  hasil  kasasi  Mahkamah  Agung  terkait  upah
              minimum kota Batam dan Provinsi tahun 2021.

              Ia menjelaskan, kasasi sendiri telah dilayangkan beberapa waktu lalu. Lalu, ia juga menyebut
              jika putusan dari PTTUN Medan yang dikuatkan PTUN Pinang belum inkrah.

              "Jadi putusan itu belum inkrah, belum bisa dipastikan penyesuaian UMK Batam. Kita tunggu saja
              hasil kasasi dulu," kata Rudi kepada kepripedia beberapa waktu lalu.


























                                                           251
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257