Page 298 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021
P. 298
Judul Kesatuan Naskah UU Naker dan UU Ciptaker Dalam Satu Buku
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/ekonomi/436487/kesatuan-naskah-uu-
naker-dan-uu-ciptaker-dalam-satu-buku
Jurnalis mediaindonesia.com |
Tanggal 2021-09-30 10:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Parwoto Wignjosumarto (Ketua Tim Penyusun) Karena itulah kami, SIP Law Firm
menerbitkan rangkaian buku Kesatuan Naskah UU Ketenagakerjaaan (Naker) dan UU Cipta Kerja
agar mudah dipahami masyarakat umum, praktisi dan akademisi
neutral - Parwoto Wignjosumarto (Ketua Tim Penyusun) Buku ini lahir dari kesulitan diri saya
sendiri dalam membaca, mempelajari, mengerti, serta memahami isi UU Cipta Kerja. Maka dari
itu,saya dan team SIP LawFir mmemutuskan untuk mulai menyusun naskah ini secara sistematis
dan berurutan beserta perubahannya tanpa perlu membawa naskah-naskah lainnya dengan
harapan buku ini dapat berguna bagi para praktisi serta teoritisi
positive - Zubaidah Jufri (Managing Partner SIP Law Firm) Kami berharap bahwa melalui buku
ini, SIP Law Firm dapat mengedukasi dan semakin berguna bagi masyarakat
Ringkasan
PEMERINTAH menerbitkan UU Cipta Kerja pada 2020, dengan menerapkan konsep Omnibus Law
yang menggabungkan puluhan undang-undang dengan substansi berbeda menjadi satu buku
naskah undang-undang. Lahirnya UU Cipta Kerja ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha
dan investasi yang lebih kondusif bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat mewujudkan
kesejahteraan bagi masyarakat luas.
KESATUAN NASKAH UU NAKER DAN UU CIPTAKER DALAM SATU BUKU
PEMERINTAH menerbitkan UU Cipta Kerja pada 2020, dengan menerapkan konsep Omnibus Law
yang menggabungkan puluhan undang-undang dengan substansi berbeda menjadi satu buku
naskah undang-undang. Lahirnya UU Cipta Kerja ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha
dan investasi yang lebih kondusif bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat mewujudkan
kesejahteraan bagi masyarakat luas.
297
