Page 309 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021

ANTISIPASI DIGITALISASI LOGISTIK, KEMNAKER SIAPKAN STANDAR
KOMPETENSI TKBM
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah
Anggoro Putri menyampaikan pihaknya akan menyusun standar kompetensi bagi Tenaga Kerja
Bongkar Muat (TKBM).

Peningkatan kompetensi bagi TKBM menjadi perhatian Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) untuk mengantisipasi penerapan digitalisasi di bidang logistik.

“Kami juga akan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan kerja bagi TKBM, termasuk upskilling dan
reskilling dalam rangka mengantisipasi dampak otomatisasi di pelabuhan,” kata Indah Anggoro
Putri dalam rapat koordinasi perlindungan TKBM di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (30/9).

Dirjen Putri mengatakan sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pembinaan dan pengawasan
Koperasi TKBM pelabuhan yang dilakukan Kemnaker mencakup 3 hal.

Pertama, bimbingan sadar hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan
perlindungan tenaga kerja serta lingkungan kerja.

Kedua, bimbingan teknis terhadap upaya peningkatan produktivitas kerja, perbaikan
pengupahan, dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan
perlindungan kerja.
Ketiga, bimbingan penyelenggaraan latihan kerja untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja
serta keterampilan bongkar muat barang guna meningkatkan produktivitas.

Selain peningkatan kompetensi, kata Dirjen Putri, isu lain yang menjadi perhatian Kemnaker
adalah kejelasan hubungan kerja antara TKBM dengan koperasi.

“Terkait hal tersebut, kami telah mengundang beberapa serikat pekerja atau serikat buruh dan
pengurus koperasi TKBM perwakilan dari beberapa provinsi yang mewakili pelabuhan-pelabuhan
besar di Indonesia,” jelas Dirjen Putri.

Isu lain yang menjadi perhatian Kemnaker adalah upah, jaminan sosial, dan kesejahteraan
TKBM.
“Jadi harus dapat dipastikan upah TKBM tidak boleh di bawah peraturan perundang-undangan
bidang ketenagakerjaan,” katanya.

Rapat koordinasi yang berlangsung mulai 28 hingga 30 September itu bertujuan membahas isu-
isu krusial tersebut oleh Kemnaker bersama kementerian atau lembaga dan stakeholders terkait,
sehingga pelindungan TKBM dapat berjalan maksimal.

“Mari kita mencermati kembali program rencana aksi dari masing-masing unit teknis untuk
ditetapkan sebagai rencana aksi Kemnaker dalam memberikan perlindungan bagi TKBM
khususnya bagi Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak,” ujarnya.

308