Page 311 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021

“Kami juga mendapat informasi, kami harus melaporkan BSU. Alhamdulillah per hari ini
mengalami progress yang signifikan, dari target 8.783.350 pekerja," kata Indah Anggoro Putri.
Indah merinci sesungguhnya data calon penerima BSU yang diterima kemenaker sejumlah
8.508.527 calon penerima. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukan
758.327 data pekerja yang duplikasi bansos atau telah menerima bantuan sosial lain. Data
tersebut dianggap tidak memenuhi syarat penerima Program BSU.

“Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari
data BSU,” kata Indah.

Di akhir keterangannya, Indah menyebut program BSU tahun 2021 akan dirampungkan dan
tersalurkan seluruhnya kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16
Tahun 2021 hingga akhir Oktober 2021 mendatang.

Pada kesempatan lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal
mengharapkan pemerintah dapat memperpanjang jaring pengaman sosial BSU dan Kartu
Prakerja mengingat dampak pandemi masih dirasakan pekerja dan buruh.

"Kami mendorong, mengharapkan dengan sungguh-sungguh kepada bapak Presiden Jokowi
agar program Bantuan Subsidi Upah dan Kartu Prakerja tetap dilangsungkan, tidak berhenti,"
kata Presiden KSPI Said Iqbal dilansir dari Antara, Rabu (29/9/2021).

Menurut Said, pandemi Covid-19 masih belum dapat diprediksi kapan akan usai dengan masih
adanya potensi kenaikan kasus. Selain itu, pertumbuhan ekonomi masih dalam proses pemulihan
dengan daya beli kaum pekerja dan buruh masih terdampak.

Terkait jaring pengaman sosial untuk pekerja seperti BSU, dia mengharapkan cakupan
penyaluran akan dapat diperluas dan tidak hanya meliputi daerah yang memiliki status
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di level 3 dan 4, karena saat ini wilayah
yang masuk dalam level 3 dan 4 sudah berkurang, yang merupakan hasil kerja keras pemerintah
dan masyarakat.

Dia mendorong agar BSU diprioritaskan untuk buruh dan pekerja korban pemutusan hubungan
kerja (PHK), buruh upah harian, buruh yang upahnya tidak mencukupi karena ada potongan dan
dirumahkan.

"Buruh-buruh dalam kategori ini harus dipastikan mendapatkan BSU," kata Said.
Untuk Kartu Prakerja diharapkan dapat memperbesar porsi insentif dibandingkan biaya pelatihan
demi mendorong daya beli pekerja yang mengikuti program peningkatan kemampuan tersebut
dan mendukung program pemulihan ekonomi pemerintah.

"Nanti kalau sudah normal silahkan dikembalikan sebagaimana kebijakan terdahulu," ujarnya.

310