Page 6 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021

UPAH MINIMUN DIUSULKAN NAIK 10% PADA 2022, KADIN: TIDAK REALISTIS

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyikapi permintaan kalangan pekerja atau
buruh yang meminta adanya kenaikan gaji. Khususnya upah minimum, sebesar 10 persen pada
2022.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan,
kenaikan upah telah memiliki landasan hukum, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021.

Oleh sebab itu, dia menekankan, kenaikan upah tidak dapat didasari atas kehendak sendiri.
Melainkan harus dirujuk pada aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.

"Tidak bisa meminta kenaikan tersebut berdasarkan asumsi sendiri kecuali berdasarkan inflasi
atau pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota," tegas Adi dikutip dari keterangannya,
Jumat, 1 Oktober 2021.

Selain itu, dia mengatakan, permintaan kenaikan gaji ini juga tidak realistis, yakni hanya didasari
pada survei pasar. Padahal, dia menekankan kenaikan upah harusnya didasari data statistik
resmi.

"Tidaklah realistis jika didasarkan atas survei pasar sendiri, kecuali yang berdasarkan data dari
lembaga statistik dalam hal ini BPS (Badan Pusat Statistik). Kenaikan tersebut harus didasarkan
atas Inflasi atau Pertumbuhan Ekonomi di suatu wilayah," paparnya.

Baca juga: Kemenhub Batasi Penumpang Internasional 90 Orang per Penerbangan Dia pun
menekankan, nilai upah minimum juga ditentukan sesuai kesejahteraan wilayah dan diukur dari
tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat. Kemudian, tergantung kondisi rumah tangganya.
"Upah Minimum juga harus bisa menjamin bahwa rumah tangga pekerja bukan merupakan
rumah tangga miskin dan juga seberapa besar orang yang yang bekerja mampu menanggung
biaya hidup rumah tangganya," ucap Adi.

Upah Minimum Kabupaten atau Kota dikatakannya juga dapat ditetapkan oleh Gubernur dengan
syarat tertentu. Syarat Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi
dan ketenagakerjaan.

Seperti, data pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi kabupaten atau kota bersangkutan,
paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah bersumber dari lembaga
yang berwenang di bidang statistik.

"Sebaiknya kita kembalikan kepada regulasi yang ada saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 11
tentang Cipta Kerja tahun 2020, berikut Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan
tahun 2021," ungkap Adi.

Selain itu, dia menekankan, para pelaku usaha juga saat ini tidak bisa memenuhi tuntutan
tersebut. Sebab kondisi Pandemi COVID-19 masih menyebabkan ketidakpastian dan minimnya
stabilitas.

Senada, Sekjen Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia (Apkulindo), Misbakhun Pradhana menilai,
permintaan buruh tersebut memberatkan pengusaha. Dia menegaskan, pengusaha kini masih
terdampak COVID-19.

5