Page 103 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 103
Menaker Ida mengungkapkan, persoalan selama ini terjadi dimulai dari proses pemberian izin
bagi perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, proses rekrutmen dan pendataan, proses
pelatihan dan sertifikasi, proses pelatihan calon awak kapal, dan juga proses pengawasannya.
"Tahapan-tahapan tersebut mutlak kita lakukan evaluasi dan langkah-langkah pembenahan
agar dampak masalah yang ditimbulkan nantinya pada saat mereka bekerja di atas kapal dapat
diminimalisir secaran signifikan," kata Menaker Ida.
Menaker Ida juga mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) secara jelas menyatakan bahwa awak kapal
perikanan Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing merupakan bagian dari PMI.
Pelindungan PMI mencakup pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja.
"PMI juga dilindungi dari segi hukum, sosial, dan ekonomi," ujarnya.
UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru tersebut disebutnya telah merumuskan
dan melindungi hak dan kewajiban PMI beserta keluarganya. Namun ia mengakui bahwa dalam
kenyataannya, masih terjadi kekerasan dan perbudakan modern di laut serta masih banyak hak-
hak PMI berikut keluarganya yang dilanggar.
Menaker Ida berpandangan, dalam rangka mewujudkan tata kelola penempatan awak kapal
migran yang lebih baik, pendayagunaan potensi laut nasional beserta isi yang terkandung di
dalamnya mutlak dilakukan untuk kepentingan bersama, sehingga laut Indonesia dapat
dimanfaatkan oleh rakyatnya sendiri.
"Sehingga kedepannya para nelayan atau pun awak kapal perikanan kita tidak lagi hanya
bekerja di kapal asing tapi juga kapal Indonesia yang baik," jelasnya.
(*).
