Page 101 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 101
KARTU PRAKERJA DISOROT KPK,KOMITE CIPTA KERJA SIAP EVALUASI TOTAL
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan
program Kartu Prakerja. KPK pun merekomendasikan agar pemerintah menunda penerimaan
peserta gelombang (batch) 4 Kartu Prakerja.
Menanggapi hal itu, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky
mengatakan, Komite Cipta Kerja (Kementerian Koordinator Perekonomian) akan melakukan
evaluasi menyeluruh. Pihaknya akan menelaah setiap rekomendasi KPK untuk bisa
diimplementasikan dalam pelaksanaannya.
"Kami telaah dulu satu persatu. Nanti baru bisa dipastikan bahwa rekomendasi KPK dapat
diiplementasikan. Sehingga komite bisa ambil keputusan," ungkapnya kepada Media Indonesia,
Kamis malam (18/6).
Menurut Panji, temuan KPK merupakan bagian dari masukan bagi pemerintah. Kartu Prakerja
merupakan program pemerintah yang baru berjalan dan diakuinya masih banyak kekurangan
mulai dari kebijakan, payung hukum, hingga pada pelaksanaannya.
"Ini masukan yang diberikan KPK kepada Komite. Masukan buat Komite termasuk diantaranya
soal kebijakan, payung hukum, dan pelaksaan," tutur Panji.
Dia mengakui, terkait data 1,7 juta orang dari Kementerian Tenaga Kerja memang belum bisa
diakomodir. Data tersebut sudah diterima pihaknya, namun Perpres mewajibkan para penerima
untuk mendaftar melalui situs Kartu Prakerja.
"Kementerian Ketenagaakerjaan memang sudah mendata 1,7 juta otang. Namun baru 140-an
ribu yang mendaftar. Jadi kepada yang belum mendaftar belum bisa menerima. Perpres
mewajibkan untuk mendaftar di situs Prakerja," jelasnya.
Begitu pula dengan temuan KPK lainnya. Menurut Panji pihaknya akan melakukan evaluasi,
sehingga bisa menemukan solusi yang tepat.
"Komite disarankan untuk mencari solusi supaya 1,7 juta (orang) dari data Kemenaker dan
permasalahan lainnya bisa dituntaskan," kata dia.
Adapun, KPK dalam kajiannya menemukan empat aspek permasalahan dalam program Kartu
Prakerja. Empat aspek itu meliputi proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital,
materi pelatihan, dan pelaksanaan program.(OL-7).
