Page 96 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 96
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, mengatakan
rancangan program Kartu Prakerja sebenarnya sudah ada sejak lama. Pelatihannya juga
awalnya dirancang secara tatap muka atau offline.
"Ya, merancangnya itu sudah lama. Pasca-pilpres kemudian janji (kampanye) kan harus
dideliver. Intinya, Kartu Prakerja tidak bisa menggantikan pendidikan formal, baik itu pendidikan
vokasi maupun pendidikan non-vokasi," ungkap Denni seperti dikutip dari Harian Kompas, Rabu
(17/6/2020).
Menurut dia, awal mulanya, tak ada pelatihan yang dirancang diselenggarakan secara online.
Ide kursus online Kartu Prakerja muncul setelah merebaknya pandemi wabah virus corona.
Perubahan rencana mendadak ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan status darurat corona.
Di mana ada pembatasan aktivitas untuk pencegahan Covid-19.
"Ya, kedaruratan karena Covid-19. Hingga Februari, sebagian besar pelatihan masih dirancang
offline. Banyak lembaga pelatihan, SMK, perusahaan yang punya reputasi pelatihan sangat
bagus sudah dikontak," ujar Denni.
"Ada rencana memakai dana desa untuk menggerakkan anak-anak desa ke kota tempat
pelatihan dilakukan. Kami selalu berpikir pelatihan offline bahkan hingga akhir Februari 2020
itu," kata dia lagi.
Lalu dengan semangat program yang tetap harus berjalan meski saat Covid-19, pelatihan offline
ditiadakan sementara dan digantikan dengan metode pelatihan online Kartu Prakerja.
Sementara itu, menurut Denni, pendaftaran Kartu Prakerja memang sejak awal sudah
ditentukan lewat online di sejumlah marketplace yang ditunjuk. Tujuannya untuk menjangkau
peserta yang lebih luas.
"Dengan kapasitasnya sebagai marketplace, sementara saat itu konsep pelatihannya tetap
offline, hanya penjualannya lewat marketplace," ungkap Denni.
"Jadi bukan pelatihan online, tapi pelatihan offline yang dijual di situ. Pelatihan bahasa Inggris
dengan tatap muka, misalnya, tapi pelatihan itu dijual lewat marketplace. Tujuannya supaya
peserta gampang mencarinya," tambahnya.
Sebagai informasi, berbagai kontroversi sempat mewarnai pelaksanaan Kartu Prakerja. Banyak
pihak menilai bantuan yang diberikan kepada masyarakat melalui program Kartu Prakerja tak
efisien dan berisiko hanya menjadi pemborosan anggaran.
Harga sejumlah pelatihan online yang disediakan juga dinilai cukup mahal lantaran banyak
pelatihan serupa bisa ditemukan gratis di internet.
Pasalnya, dari total anggaran sebanyak Rp 20 triliun, sebanyak Rp 5,6 triliun dana bantuan yang
diberikan pemerintah untuk peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja, akan mengalir
ke kantong-kantong lembaga pelatihan.
Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program Kartu
Prakerja kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan
sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik virus corona.
Bagaimana Gelombang Keempat Nasib nasib Kartu Prakerja gelombang keempat hingga kini
memang belum jelas.
