Page 91 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

sebagian besar peserta yang mendaftar untuk 3 gelombang yaitu 9,4 juta pendaftar bukanlah
target yang disasar oleh program ini. "Kemudian penggunaan fitur face recognition untuk
kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp30,8 Miliar tidak efisien. Penggunaan NIK
dan keanggotaan BP Jamsostek sudah memadai," ujarnya.

Berdasarkan temuan di atas, KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan teknis
pelaksanaan program Kartu Prakerja. Di antaranya, peserta yang disasar pada pekerja
terdampak tidak perlu mendaftar daring melainkan dihubungi manajemen pelaksana sebagai
peserta program; Penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu
dilakukan penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya.

KPK juga menyarankan agar komite meminta pendapat hukum ke Kejaksaan Agung tentang
kerja sama dengan delapan platform digital ini apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah
atau tidak. "Serta platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga
Penyedia Pelatihan. Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan
penyediaannya," ujarnya.

Selain itu, kurasi materi pelatihan dan kelaikannya untuk menentukan apakah dilakukan secara
daring agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan
dalam bentuk petunjuk teknis.

Rekomendasi berikutnya adalah materi pelatihan yang teridentifikasi gratis melalui jejaring
internet harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan Lembaga Pelatihan; dan
pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif. "Hasil kajian
dan rekomendasi ini telah kami paparkan kepada Kemenko Perekonomian dan pemangku
kepentingan terkait lainnya dalam rapat pada tanggal 28 Mei 2020," ungkap Alex.

Program Prakerja yang bermitra dengan startup untuk mengatasi dampak Covid-19 ini
diluncurkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 20 Maret lalu. Selain diperuntukkan
untuk para pencari kerja, para pekerja yang merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) akibat wabah virus corona (Covid-19) juga dapat mendaftar.

Setidaknya terdapat 5,6 juta masyarakat akan menerima manfaat Kartu Prakerja. Lewat
program ini, Pemerintah menganggarkan Rp20 triliun dengan rincian biaya pelatihan Rp5,6
triliun; dana insentif Rp13,45 triliun; dana survei Rp840 miliar; dan dana PMO Rp100 juta.
Anggaran ini naik dua kali lipat dari yang sudah direncanakan sebelumnya yakni Rp10 triliun.

Peserta Kartu Prakerja ini akan mendapat dana pelatihan sebesar Rp1 juta per periode pelatihan,
dana bantuan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan dana hasil pengisian survei Rp50
ribu per bulan selama tiga bulan. Totalnya, masing-masing peserta mendapat Rp3,55 juta.

Konsep prakerja ini pun sempat dikritisi salah satunya karena menjadikan Ruangguru sebagai
mitra, di mana kala itu CEO startup tersebut, Adamas Belva Syah De Setelah dikritisi terkait
konflik kepentingan, Belva memutuskan mundur dari jabatan Stafsus Milenial pada 21 April
silam. Ia pun memberikan pembelaan tak memberi pengaruhnya sebagai stafsus kala itu agar
Ruangguru menjadi mitra Prakerja.

Ada pun 8 platform digital yang mengeksekusi program tersebut, yakni Tokopedia, Skill
Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan
Sisnaker.

(tribun network/ilh/dod).