Page 90 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

Hasilnya, ternyata konten materi yang diajarkan dalam program ini sebagian besar bisa dapat
diakses secara gratis melalui internet, baik di kanal YouTube maupun laman prakerja.org.

KPK SEBUT KEMITRAAN STARTUP PRAKERJA SARAT KONFLIK KEPENTINGAN

, JAKARTA - Program kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah sempat mendapat sorotan.
Salah satunya dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang pernah menyatakan bahwa
program ini syarat konflik kepentingan.

Namun selain itu ternyata ada masalah lain dalam program ini. KPK dalam konferensi pers secara
daring di channel YouTubenya membeberkan hasil kajianmua terhadap program tersebut.
Hasilnya, ternyata konten materi yang diajarkan dalam program ini sebagian besar bisa dapat
diakses secara gratis melalui internet, baik di kanal YouTube maupun laman prakerja.org.

KPK mengambil 327 contoh materi dari total 1.895, hasilnya 89 persen bisa didapatkan secara
gratis. "Materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar," kata Wakil Ketua
KPK Alexander Marwata, Kamis (18/6).

"Dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian
dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. Hasilnya 89 persen dari
pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org," ujarnya.

Di sisi lain KPK menyebut program kartu Prakerja bermasalah secara kemitraan dengan para
penyedia layanan pelatihan digital. Menurut Alex, permasalahan pertama karena delapan
penyedia pelatihan daring ikut serta dalam program tanpa Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah (PBJ). Hal tersebut memiliki potensi konflik kepentingan. "Terdapat konflik
kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan," ujarnya.

Alex juga menyebutkan sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik
Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.
Program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres 36/2020 yang menjadi
program semi-bantuan sosial dalam masa pandemi. Program tersebut memakan anggaran
sebesar Rp20 Triliun dengan target peserta 5,6 juta orang.
Komposisi nilai total insentif pasca pelatihan yaitu sebesar Rp2.400.000 per orang dan insentif
survei sebesar Rp150.000 per orang. Sedangkan nilai bantuan pelatihannya sebesar
Rp1.000.000 per orang.

Selain berpotensi konflik kepentingan, KPK mencatat permasalahan Prakerja terletak pada
metode pelaksanaan secara daring. Menurut KPK, metode tersebut besar kemungkinan dapat
fiktif atau tidak efektif sehingga merugikan keuangan negara. Karena metode pembelajaran
hanya satu arah. Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh
pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh
peserta.

Lebih lanjut lagi, KPK mengatakan lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun
peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih. Materi pelatihan
pun dianggap tidak memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat secara materi dan penyampaian
daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan.

Permasalahan juga terjadi pada proses pendaftaran. KPK merujuk pada data Kemenaker dan
BPJS Ketenagakerjaan yang telah mengkompilasi data pekerja terdampak PHK dan sudah
dipadankan NIK-nya berjumlah 1,7 Juta pekerja terdampak Namun menurut KPK, hanya
sebagian kecil dari whitelist ini yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143 ribu. Sedangkan,