Page 85 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

Berdasarkan temuan di atas, KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan teknis
pelaksanaan program kartu Pra Kerja .

Di antaranya, peserta yang disasar pada pekerja terdampak tidak perlu mendaftar daring
melainkan dihubungi manajemen pelaksana sebagai peserta program.

Kemudian penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan
penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya.

KPK juga menyarankan agar komite meminta pendapat hukum ke Kejaksaan Agung tentang
kerja sama dengan delapan platform digital ini apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah
atau tidak.

"Serta platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia
Pelatihan. Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya,"
ujarnya.
Selain itu, kurasi materi pelatihan dan kelaikannya untuk menentukan apakah dilakukan secara
daring agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan
dalam bentuk petunjuk teknis.

Rekomendasi berikutnya adalah materi pelatihan yang teridentifikasi gratis melalui jejaring
internet harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan lembaga pelatihan dan
pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif.

"Hasil kajian dan rekomendasi ini telah kami paparkan kepada Kemenko Perekonomian dan
pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rapat pada tanggal 28 Mei 2020," ungkap Alex.

Program Pra Kerja yang bermitra dengan startup untuk mengatasi dampak Covid-19 ini
diluncurkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 20 Maret.

Selain diperuntukkan untuk para pencari kerja, para pekerja yang merupakan korban PHK akibat
Covid-19 juga dapat mendaftar.

Setidaknya terdapat 5,6 juta masyarakat akan menerima manfaat kartu prakerja. Lewat
program ini, pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun dengan rincian biaya pelatihan Rp 5,6
triliun; dana insentif Rp 13,45 triliun; dana survei Rp 840 miliar; dan dana PMO Rp 100 juta.
Anggaran ini naik dua kali lipat dari yang sudah direncanakan sebelumnya yakni Rp 10 triliun.

Peserta kartu prakerja ini akan mendapat dana pelatihan sebesar Rp 1 juta per periode
pelatihan, dana bantuan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dan dana hasil pengisian
survei Rp 50 ribu per bulan selama tiga bulan. Totalnya, masing-masing peserta mendapat Rp
3,55 juta.
(kompas.com/tribunnetwork/ilh/dod) Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan
judul "Menanti Kejelasan Insentif Kartu Prakerja yang Tak Kunjung Cair...",.