Page 81 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 81
Judul Jadwal Cair Insentif Kartu Pra Kerja Bulan Kedua Makin Tak Jelas, KPK
Temukan Banyak Masalah
Nama Media surabaya.tribunnews.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://surabaya.tribunnews.com/2020/06/19/jadwal-cair-insentif-
kartu-pra-kerja-bulan-kedua-makin-tak-jelas-kpk-temukan-banyak-
masalah
Jurnalis Tri Mulyono
Tanggal 2020-06-19 00:54:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen negative
Narasumber
negative - Ivon Belike (Peserta Kartu Pra Kerja) Bulan kedua belum cair, dijadwalkan tanggal
10 Juni, tapi sampai sekarang belum ada juga
negative - Ivon Belike (Peserta Kartu Pra Kerja) Tapi, tanggapan mereka proses pencairan
insentif sedang mengalami antrean tinggi
neutral - Ruswandi (Peserta Kartu Pra Kerja) Saya sudah melaksanakan pelatihannya dan
mendapatkan sertifikatnya, infonya sih masih dalam proses evaluasi, cuma saya kurang tahu
sampai kapan
positive - Ruswandi (Peserta Kartu Pra Kerja) Saya harus membiayai keluarga juga, jadi saya
memanfaatkan program ini juga selama pandemi
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Materi pelatihan tersedia melalui jejaring
internet dan tidak berbayar
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan
sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian dibandingkan ketersediaan pelatihan
tersebut di jejaring internet. Hasilnya 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak
berbayar termasuk di laman prakerja.org
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Terdapat konflik kepentingan pada lima dari
delapan platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan
negative - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Kemudian penggunaan fitur face recognition
untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp 30,8 miliar tidak efisien.
Penggunaan NIK dan keanggotaan BP Jamsostek sudah memadai
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Serta platform digital tidak boleh memiliki
konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Dengan demikian 250 pelatihan yang
terindikasi harus dihentikan penyediaannya
