Page 83 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

Ruswandi mengatakan, dirinya belum menerima dana insentif bulan pertama yang seharusnya
cair bulan ini.

Padahal, dirinya sudah menyelesaikan pelatihan yang membutuhkan waktu selama satu bulan.

"Saya sudah melaksanakan pelatihannya dan mendapatkan sertifikatnya, infonya sih masih
dalam proses evaluasi, cuma saya kurang tahu sampai kapan," ujar dia.
Ruswandi mengaku mendaftar program Kartu Prakerja yang merupakan program kampanye
andalan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menambah kemampuan sekaligus penghasilan
tambahan.

Pasalnya, dirinya kini tengah kehilangan sumber penghasilan utamanya akibat pandemi Covid-
19.

"Saya harus membiayai keluarga juga, jadi saya memanfaatkan program ini juga selama
pandemi," ujar dia.

Adapun dalam surat elektronik atau e-mail yang dikirimkan kepada peserta Kartu Prakerja ,
pihak layanan konsumen program menyatakan saat ini sistem Kartu Prakerja sedang
mengalami antrean tinggi.

Pihak Kartu Prakerja pun meminta peserta yang belum menerima insentif untuk bersabar atas
ketidaknyamanan tersebut.

Adapun dalam media sosial Instagram @prakerja.go.id, pihak Kartu Prakerja menyatakan saat
ini proses pencairan insentif tengah ditunda.

"Mohon maaf, saat ini proses pencairan insentif masih ditunda hingga evaluasi selesai dilakukan.
Mohon dapat ditunggu info selanjutnya ya," tulis mereka.

Sebagai informasi, program Kartu Prakerja sudah meloloskan 680.918 peserta pada gelombang
I hingga III.

Pemerintah sendiri menargetkan pembukaan pendaftaran hingga November 2020 untuk
menjaring 5,6 juta peserta.

Setiap peserta akan mendapatkan manfaat Rp 3,55 juta per peserta dengan total anggaran
mencapai Rp 20 triliun.

Adapun rincian anggarannya, Rp 1 juta diberikan dalam bentuk voucer untuk membeli paket
pelatihan.

Selanjutnya, insentif sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Sisanya uang survei
masing-masing Rp 50.000 untuk tiga kali survei.

Jadi sorotan Program kartu Pra Kerja yang diluncurkan pemerintah sempat mendapat sorotan.

Salah satunya dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang pernah menyatakan bahwa
program ini syarat konflik kepentingan.

Namun selain itu ternyata ada masalah lain dalam program ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam konferensi pers secara daring di channel
YouTubenya membeberkan hasil kajian terhadap program tersebut.

Hasilnya, ternyata konten materi yang diajarkan dalam program ini sebagian besar dapat diakses
secara gratis melalui internet, baik di kanal YouTube maupun laman prakerja.org.