Page 78 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 78
"KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata laksana sehingga
pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program," kata Alexander Marwata
saat memaparkan hasil kajian di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).
Empat aspek tersebut di antaranya terkait proses pendaftaran, kemitraan dengan platform
digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program. Untuk proses pendaftaran, KPK menilai
penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran
Rp 30,8 miliar tidak efisien karena penggunaan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) dan BP
Jamsostek dianggap sudah memadai.
Selanjutnya untuk kemitraan dengan platform digital, kata Alex, kerja sama dengan delapan
platform tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ). Ditemukan
juga konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.
Kemudian untuk materi pelatihan, KPK menemukan hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan yang
memenuhi syarat, baik materi maupun penyampaian secara daring. Selain itu, kata Alex, 89
persen pelatihan telah tersedia di internet yang tidak berbayar juga masuk dilaman website
prakerja.org. Yang terakhir soal pelaksanaan program. Metode pelaksanaan program pelatihan
secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode
pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan
yang sesungguhnya oleh peserta.
"Lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan
keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih. Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun
belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar
pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," beber Alex.
Sejauh ini, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Kartu
Prakerja dengan target peserta sebanyak 5,6 juta orang.
EDITOR: DIKI TRIANTO Tag: ALEXANDER MARWATA KPK KARTU PRAKERJA.
