Page 75 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

Surat tersebut berisi tentang hasil kajian KPK terhadap program Kartu Prakerja beserta
permasalahannya.

"Kami merekomendasikan agar implementasi program Kartu Prakerja dikembalikan ke
Kemenaker. Hal Ini juga sudah dibahas dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian
pada 28 Mei 2020," ujar dia, Kamis (18/6).

Adapun, rekomendasi KPK mengembalikan program Kartu Prakerja kepada Kemenaker karena
dianggap sudah memiliki infrastruktur yang memadai.

Seperti diketahui, usai membentuk Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) langsung mulai bekerja merealisasikan sejumlah program kampanye, yakni
tiga kartu sakti, yang slah satunya adalah Kartu Prakerja.

Dalam perencanaan awal, Kartu Prakerja ini akan menyasar 2 juta orang yang belum bekerja
serta yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Desain program ini semua digarap oleh
Kemenaker.

Namun, pandemi Covid-19 sedikit mengubah rencana pelaksanaan program Kartu Prakerja ini.
Komando yang dipegang Kemenaker beralih ke Kementerian Koordinator bidang Perekonomian
atas arahan Presiden Jokowi. Adapun, target pesertanya pun diutamakan bagi para korban PHK.
Adapun. Alokasi anggaran program ini pun melonjak menjadi Rp 20 triliun.

Banyak persoalan Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexnder Marwata menyebut ada tujuh
permasalahan yang menaungi pelaksanaan program Kartu Prakerja ini.

Pertama , data PHK yang dirilis Kemenaker bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan ada 1,7 juta pekerja yang dirumahkan dan di-PHK. Namun, yang
terdaftar program Kartu Prakerja secara daring sekitar 143.000 orang.

Kedua , ada anggaran yang tidak efisien sebesar Rp 30,8 miliar untuk fitur face recognition
untuk pengenalan peserta program Kartu Prakerja. Pasalnya, penggunaan Nomor Induk
Kependudukan (NIK0 dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dianggap sudah memadai.

Ketiga , masalah yang sudah disorot dan sudah diduga sebelumnya, yakni keterlibatan delapan
perusahaan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Adapun, KPK menemukan lima dari delapan perusahaan ini punya konflik kepentingan dengan
lembaga penyedia pelatihan.

KPK menilai pelatihan daring dalam program ini dianggap tak memenuhi kompetensi yang
memedai. Dari total 1.895 pelatihan, hanya 13% yang memenuhi syarat dari sisi materi dan
penyampaian secara daring.

Keempat, materi pelatihan tidak berbayar. Kajian KPK menyebut dari 1.895 materi pelatihan
daring ini ternyata 89% tersedia di internet, termasuk di laman prakerja.go.id KPK berpendapat
pelatihan daring berpotensi fiktif dan tidak efektif sehingga merugikan keuangan Negara karena
program pelatihan seperti ini bersifat satu arah dan tidak ada pengawasan..