Page 176 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 176

Judul               KPK: Kartu Prakerja tak Tepat Sasaran
                 Nama Media          mediaindonesia.com

                 Newstrend           Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL         https://mediaindonesia.com/read/detail/321556-kpk-kartu-prakerja-
                                     tak-tepat-sasaran
                 Jurnalis            redaksi
                 Tanggal             2020-06-18 17:34:00
                 Ukuran              0

                 Warna               Halaman Warna
                 AD Value            Rp 17.500.000
                 News Value          Rp 52.500.000
                 Kategori            Ditjen Binalattas
                 Layanan             Korpo
                 Sentimen            negative



              Narasumber
              neutral  -  Pahala  Nainggolan  (Deputi  Pencegahan  KPK)  Seharusnya  porsi  whitelist  ini  yang
              menjadi  prioritas,  didatangi  bukan  menunggu  mereka  mendaftar  daring.  Karena  data  yang
              disetor BPJS Ketenagakerjaan misalnya, itu yang berhenti membayar iuran karena di-PHK



              Ringkasan

              KOMISI  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menyatakan  pelaksanaan  program  Prakerja  yang
              dijalankan pemerintah sebagai semi bantuan sosial (bansos) di masa pandemi ini sebagian besar
              tidak tepat sasaran.

              Hal  itu  tercermin  dari  sedikitnya  pekerja  terkena  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  yang
              mendaftar program Prakerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan
              asosiasi yang menyetor whitelist sebanyak 1,7 juta pengangguran akibat PHK, hanya 143 ribu
              yang mendaftar Prakerja.



              KPK: KARTU PRAKERJA TAK TEPAT SASARAN
              KOMISI  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menyatakan  pelaksanaan  program  Prakerja  yang
              dijalankan pemerintah sebagai semi bantuan sosial (bansos) di masa pandemi ini sebagian besar
              tidak tepat sasaran.

              Hal  itu  tercermin  dari  sedikitnya  pekerja  terkena  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  yang
              mendaftar program Prakerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan
              asosiasi yang menyetor whitelist sebanyak 1,7 juta pengangguran akibat PHK, hanya 143 ribu
              yang mendaftar Prakerja.

              "Seharusnya  porsi  whitelist  ini  yang  menjadi  prioritas,  didatangi  bukan  menunggu  mereka
              mendaftar daring. Karena data yang disetor BPJS Ketenagakerjaan misalnya, itu yang berhenti
              membayar  iuran  karena  di-PHK,"  ucap  Deputi  Pencegahan  KPK  Pahala  Nainggolan  saat
              menyampaikan kajian mengenai program Prakerja di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/6).
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181