Page 201 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 201

MENPERIN SEBUT IOMKI SELAMATKAN 4,9 JUTA PEKERJA DARI ANCAMAN PHK

              Jakarta -  Kementerian  Perindustrian (Kemenperin) mencatat telah menerbitkan 17.466 Izin
              Operasional  Dan  Mobilitas  Kegiatan  Industri  (IOMKI).  Melalui  IOMKI,  4.919.276  juta  tenaga
              kerja terhindarkan dari risiko Pemutusan Hubungan Kerja (  PHK  ).

              Menteri  Perindustrian  (Menperin)  Agus  Gumiwang  Kartasasmita  mengatakan,  bahwa  IOMKI
              untuk memastikan perusahaan yang berproduksi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat
              Covid-19  menaati  protokol kesehatan  dalam  menjalankan  kegiatan bisnisnya.  Hal  ini  seperti
              tertuang pada Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2020.

              "IOMKI ini sifatnya sukarela tidak memaksakan industri. Karena peusahaan industri mempunyai
              kemampuan berbeda untuk menerakan protokol kesehatan," kata dia melalui video conference
              via Facebook, Kamis (18/6).

              Akan tetapi, lanjut Politisi Golkar tersebut, pihaknya mewajibkan perusahaan yang mendapat
              IOMKI harus memberikan laporan setiap minggunya. Adapun, format bentuk laporannya sudah
              disiapkan sehingga memudahkan pelaku industri domestik.

              Di sisi lain, Menteri Agus juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah setempat
              untuk ikut mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan oleh industri yang telah mengantongi
              IOMKI.

              Imbasnya, pengawasan akan kepatuhan pelaku usaha untuk menerapkan protokol kesehatan
              dapat berjalan lebih efektif.

              Lebih lanjut, dia menyebut hingga hari ini, terdapat 146 perusahaan yang dicabut status IOMKI-
              nya. Sebab, perusahaan tersebut terbukti telah melanggar protokol kesehatan maupun tidak
              memberikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

              "Kita terus harap perusahaan kooperatif. Karena di sisi lain ekonomi harus jalan, namun protokol
              kesehatan juga harus di lakukan," tandasnya.


              Reporter: Sulaeman  Sumber: Merdeka.com  Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia
              (Kadin)  Shinta  Widjaja Kamdani  mengatakan, tercatat  ada  6  juta  orang  yang kena  dampak
              pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perumahan akibat pandemi Corona.

              Angka  PHK  dan  perumahan  karyawan  tersebut  lebih  besar  dari  angka  yang  disebutkan
              Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu 2 juta orang.

              "Kebanyakan dirumahkan karena perusahaan tidak punya cashflow untuk PHK. Tekstil, hotel
              dan restoran terdampak paling besar," ujar Shinta dalam diskusi virtual, Jumat (29/5/2020).

              Lanjut  Shinta,  industri  yang  paling  banyak  merumahkan  karyawan  ialah  industri  hotel  dan
              restoran dengan jumlah mencapai 1,4 juta orang, sementara industri tekstil mencapai 2,1 juta
              orang.

              Sementara di sektor transportasi darat terdaoat 1,4 juta orang yang dirumahkan dan sektor ritel
              sekitar 400 orang. Hal itu juga diperparah dengan tutupnya mal dan pusat perbelanjaan.

              Pekerja paruh waktu dinilai terluka paling dalam karena jumlahnya sangat besar dan tidak bisa
              menghadapi badai Corona. Pekerja paruh waktu kehilangan pekerjaan karena bisnis perusahaan
              terganggu.

              Untuk menghindari dampak lanjutan dari melonjaknya angka pengangguran dan kemiskinan,
              lanjut Shinta, sektor bisnis harus dijalankan dengan skema New Normal karena, tidak ada yang
              dapat memastikan kapan situasi akan normal kembali.
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206