Page 201 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 201
MENPERIN SEBUT IOMKI SELAMATKAN 4,9 JUTA PEKERJA DARI ANCAMAN PHK
Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat telah menerbitkan 17.466 Izin
Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Melalui IOMKI, 4.919.276 juta tenaga
kerja terhindarkan dari risiko Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ).
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, bahwa IOMKI
untuk memastikan perusahaan yang berproduksi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat
Covid-19 menaati protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Hal ini seperti
tertuang pada Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2020.
"IOMKI ini sifatnya sukarela tidak memaksakan industri. Karena peusahaan industri mempunyai
kemampuan berbeda untuk menerakan protokol kesehatan," kata dia melalui video conference
via Facebook, Kamis (18/6).
Akan tetapi, lanjut Politisi Golkar tersebut, pihaknya mewajibkan perusahaan yang mendapat
IOMKI harus memberikan laporan setiap minggunya. Adapun, format bentuk laporannya sudah
disiapkan sehingga memudahkan pelaku industri domestik.
Di sisi lain, Menteri Agus juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah setempat
untuk ikut mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan oleh industri yang telah mengantongi
IOMKI.
Imbasnya, pengawasan akan kepatuhan pelaku usaha untuk menerapkan protokol kesehatan
dapat berjalan lebih efektif.
Lebih lanjut, dia menyebut hingga hari ini, terdapat 146 perusahaan yang dicabut status IOMKI-
nya. Sebab, perusahaan tersebut terbukti telah melanggar protokol kesehatan maupun tidak
memberikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kita terus harap perusahaan kooperatif. Karena di sisi lain ekonomi harus jalan, namun protokol
kesehatan juga harus di lakukan," tandasnya.
Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia
(Kadin) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, tercatat ada 6 juta orang yang kena dampak
pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perumahan akibat pandemi Corona.
Angka PHK dan perumahan karyawan tersebut lebih besar dari angka yang disebutkan
Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu 2 juta orang.
"Kebanyakan dirumahkan karena perusahaan tidak punya cashflow untuk PHK. Tekstil, hotel
dan restoran terdampak paling besar," ujar Shinta dalam diskusi virtual, Jumat (29/5/2020).
Lanjut Shinta, industri yang paling banyak merumahkan karyawan ialah industri hotel dan
restoran dengan jumlah mencapai 1,4 juta orang, sementara industri tekstil mencapai 2,1 juta
orang.
Sementara di sektor transportasi darat terdaoat 1,4 juta orang yang dirumahkan dan sektor ritel
sekitar 400 orang. Hal itu juga diperparah dengan tutupnya mal dan pusat perbelanjaan.
Pekerja paruh waktu dinilai terluka paling dalam karena jumlahnya sangat besar dan tidak bisa
menghadapi badai Corona. Pekerja paruh waktu kehilangan pekerjaan karena bisnis perusahaan
terganggu.
Untuk menghindari dampak lanjutan dari melonjaknya angka pengangguran dan kemiskinan,
lanjut Shinta, sektor bisnis harus dijalankan dengan skema New Normal karena, tidak ada yang
dapat memastikan kapan situasi akan normal kembali.

