Page 260 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

Menurut Alexander Marwata, potensi persoalan dalam program andalan Presiden Jokowi itu
karena kerja sama dengan 8 platform digital tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan
Jasa (PBJ), serta terdapat konflik kepentingan.

"Terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dengan Lembaga Penyedia
Pelatihan," kata Alexander saat konferensi pers di Markas KPK, Jakarta Selatan, Kamis
(18/6/2020).

Ia menambahkan, sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik
Lembaga Penyedia Pelatihan (LPP) yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.

Alex menjelaskan dalam proses pendaftaran Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS
Ketenagakerjaan telah mengompilasi data pekerja yang terkena PHK dan sudah
memadankannya dengan NIK yang berjumlah 1,7 juta pekerja terdampak.

Hanya saja, tutur Alex, fakta di lapangan memperlihatkan sebagian kecil dari pekerja terdampak
yang mendaftar secara daring, yaitu 143 ribu. Sedangkan sebagian besar peserta yang
mendaftar untuk tiga gelombang yaitu 9,4 juta pendaftar bukan target yang disasar program
kartu prakerja.

"Penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran
Rp30,8 miliar tidak efisien. Penggunaan NIK dan keanggotaan BP Jamsostek sudah memadai,"
ujarnya.

Selain itu, Alex mengatakan materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai.
Ia mengungkapkan pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara
daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia).

Dari jumlah 327 sampel pelatihan yang diperoleh, Alex menyatakan hal tersebut tersedia juga
di jejaring internet dan tidak berbayar.
"Hasilnya 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman
prakerja.org," ungkap Alex.

Potensi Pelatihan Daring yang Merugikan Negara Di samping itu, Alex mengatakan pihaknya
juga mendapati metode pelatihan yang dilakukan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif
dan merugikan keuangan negara. Pasalnya, metode pelatihan satu arah dan tidak memiliki
mekanisme pengawasan atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Hal itu terlihat dari lembaga pelatihan yang menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum
menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih. Dan, peserta sudah mendapat
insentif meski belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli. Sementara itu, negara
tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti peserta tersebut.

Berdasarkan temuan di atas, KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan teknis
pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Di antaranya, peserta yang disasar pada pekerja terdampak tidak perlu mendaftar daring
melainkan dihubungi manajemen pelaksana sebagai peserta program; Penggunaan NIK sebagai
identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang
mengakibatkan penambahan biaya.

Dan, Komite agar meminta pendapat hukum ke Jamdatun-Kejaksaan Agung RI tentang kerja
sama dengan 8 platform digital itu apakah termasuk dalam cakupan pengadaan barang/jasa
(PBJ) pemerintah.