Page 263 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 263
PENGAMAT: KINERJA MENTERI EKONOMI PAYAH
Jakarta, HanTer - Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI),
Salamuddin Daeng mengakui jika jajaran menteri yang membantu Joko Widodo (Jokowi)
khususnya menteri dibidang ekonomi payah. Apalagi kebanyakan menteri-menteri itu tidak
memiliki pengalaman 'turn around' (membalikkan situasi) baik secara makro maupun korporasi.
Bahkan, lanjutnya, ada di antara menteri ekonomi Jokowi yang membuat skandal-skandal
keuangan dan 'abuse of power' untuk kepentingan bisnis dan kelompok.
"Tampaknya demikian (tim ekonomi Jokowi payah). Kinerja Mereka buruk. Ini terlihat lima tahun
sebelum wabah corona," ujar Salamudin Daeng kepada Harian Terbit, Rabu (17/6/2020).
Salamudin menilai, keberadaan menteri Jokowi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dia menyarankan, jika menteri-menteri tersebut tidak diganti maka mereka harus belajar, buka
pikiran (open mind), lepaskan segala bentuk urusan pribadi dan koncoisme. Selain itu mereka
juga harus membebaskan diri dari tekanan oligarki taipan.
"Para menteri Jokowi harus fokus mengabdi pada bangsa. Dengan begitu mereka akan
menemukan jalannya ekonomi yang berpijak pada konstitusi," paparnya.
Kepentingan Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and
Development (ISDS) Aminudin juga mengatakan, pemerintahan Jokowi periode pertama hingga
kedua memang tidak bisa di andalkan. Karena pemerintahannya banyak conflict interest di pusat
kekuasaan sehingga utang negara melambung tinggi. Sementara pertumbuhan ekonomi justru
rendah.
"Bahkan tahun 2020 ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani prediksi pertumbuhan ekonomi
RI kwartal ke 2 tahun 2020 bakal mengalami kontraksi atau minus 3,1 persen," ujarnya.
Gus Amin, panggilan akrab Aminudin menyebut, selama pemerintah Jokowi berkuasa 7 tahun
hanya menimbulkan utang sekitar 3 kali lipat dibanding akhir pemerintah SBY 2014. Apalagi
pertumbuhan ekonomi sangat rendah bahkan negatif.
"Ini berarti sedang terjadi kerusakan ekonomi yang parah dari suatu negara. Apalagi saat ini
banyak dunia usaha yang gulung tikar, PDB turun, PHK meluas dan penghasilan rakyat turun
tajam," jelasnya.
Aminudin mengungkapkan, negatifnya pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Jokowi
sesuai dengan data yang disampaikan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso,
bahwa saat ini sebanyak 3,05 juta orang pekerja di Indonesia yang terdampak (PHK dan
dirumahkan).
Dalam paparannya, Susiwijono menjelaskan data 3,05 juta pekerja yang terdampak virus corona
tersebut bersumber dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Juni 2020.
"Kemenaker Ida Fauziyah itu juga memperkirakan akan ada tambahan pengangguran sebanyak
5,23 juta jiwa apabila virus corona terus meluas," tandasnya..
