Page 42 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan
merugikan keuangan negara," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (18/6).

Diketahui, pelaksanaan program kartu prakerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Februari 2020. Dalam situasi
pandemi Covid-19, program ini diharapkan menjadi instrumen untuk penyaluran bantuan sosial
dengan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 20 triliun dan target peserta sebesar 5,6 juta
orang.
Anggaran tersebut terdiri dari total insentif pascapelatihan sebesar Rp 2.400.000 per orang,
insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000 per orang, dan bantuan pelatihan sebesar Rp
1.000.000 per orang. Alex, sapaan Alexander Marwata, mengatakan, metode pelatihan secara
daring tidak efektif dan merugikan negara karena hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme
kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Selain itu, dari 1.895 pelatihan yang tayang dalam program kartu prakerja, hanya 24% atau
sekitar 457 pelatihan yang memenuhi syarat sebagai materi pelatihan. Selanjutnya, dari 457
pelatihan itu, hanya 55% dari 457 pelatihan yang dapat diberikan secara daring. "Sisanya harus
dilakukan secara offline dan kombinasi," katanya.

Dalam kajian ini, KPK juga menemukan lembaga pelatihan telah menerbitkan sertifikat meski
peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih. "Peserta sudah
mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli,
sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," kata Alex.

Atas temuan-temuan tersebut, KPK merekomendasikan agar pelaksanaan pelatihan metode
daring dilakukan secara interaktif untuk menjamin peserta menyelesaikan seluruh paket
pelatihan.

KPK juga meminta manajemen pelaksana memperbaiki sistem untuk menjamin terlaksananya
sistem pelatihan dan pembayaran insentif sesuai dengan Permenko Nomor 03 Tahun 2020.
Terkait konten pelatihan, KPK merekomendasikan manajemen pelaksana untuk menyusun
kurasi materi pelatihan dalam bentuk petunjuk teknis dengan melibatkan ahli yang kompeten.

Selain itu, manajemen pelaksana wajib memastikan bahwa materi pelatihan tidak tersedia
secara gratis di internet. "KPK juga merekomendasikan Pelibatan Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) dalam penyusunan standar materi pelatihan dan sertifikasi pelaksana program,"
katanya, (bl)