Page 327 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 327

Judul               UMP 2022 Bakal Diumumkan, Ada Kenaikan?
                Nama Media          idxchannel.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.idxchannel.com/economics/ump-2022-bakal-diumumkan-
                                    ada-kenaikan
                Jurnalis            Rina Anggraeni
                Tanggal             2021-11-03 09:15:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas RI)) Data dari BPS
              itu paling lambat 5 November yang akan kita terima

              positive - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas RI)) Hal ini dibarengi
              upaya peningkatan produktifitas ketenagakerjaan

              positive - Hariyadi B.Sukamdani (Ketua Umum APINDO) Diharapkan Kepala Daerah patuh dan
              taat  untuk  mengikuti  formula  berdasar  PP  no.36/2021.  Terlebih,  kondisi  pandemi  menuntut
              adanya percepatan pemulihan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di tengah masyarakat



              Ringkasan

              Badan Pusat Statistik (BPS) bakal merilis data besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              2022. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas RI) Adi Mahfudz menjelaskan UMP
              merupakan domain pemerintah untuk menetapkan.



              UMP 2022 BAKAL DIUMUMKAN, ADA KENAIKAN?

              Badan Pusat Statistik (BPS) bakal merilis data besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              2022. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas RI) Adi Mahfudz menjelaskan UMP
              merupakan domain pemerintah untuk menetapkan.

              "Data dari BPS itu paling lambat 5 November yang akan kita terima," kata Adi saat dihubungi
              MNC di Jakarta, Rabu (3/11/2021).

              Adi menambahkan, bahwa polemik upah minimum semestinya mengacu pada peraturan yang
              ditetapkan  pemerintah  dan  tidak  menggunakan  pendekatan  yang  berbeda-beda  di  tingkat
              daerah.



                                                           326
   322   323   324   325   326   327   328   329