Page 22 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2019
P. 22
tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi. "Daerah yang TPT tertinggi tentu
akan mendapat prioritas. Karena memang memperioritaskan mereka yang masuk
kategori penganggur," ucap Ida.
Penetapan lembaga pelaksana pelatihan yang terlibat tersebut akan dilakukan
melalui mekanisme seleksi dan verifikasi. Lembaga pelatihan yang melaksanakan
adalah lembaga yang sudah teregister dan terakreditasi. "Karena kalau kita ingin
meningkatkan kompetensi, lembaganya pun harus kompeten," ucap Ida.
Saat ini, pemerintah masih membahas detail dan teknis pelaksanaan program,
termasuk pembentukan project management office (PMO) Kartu Prakerja di bawah
koordinasi Menko Perekonomian. "PMO itu nanti yang akan mengelola program
Kartu Prakerja secara profesional dan akuntabel, " paparnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan daan sebesar Rp 10 triliun untuk
menjalankan Program Kartu Prakerja. Dana ini akan digunakan untuk mendanai
paket-paket pelatihan dengan biaya per paket mulai dari Rp300 ribu, Rp 900 ribu,
Rp 3 juta, hingga Rp7 juta rupiah. "Pemerintah memiliki fleksibilitas misalnya ada
program untuk barista kopi, itu pembiayaannya bisa berkurang atau bertambah,"
ujar Airlangga.
Program kartu pra kerja ini juga akan dijalankan secara digital. Oleh karena itu, para
para pejabat pemda diminta untuk melakukan sertifikasi terhadap berbagai
pelatihan yang dianggap menjadi hak para peserta serta membantu sertifikasi
pelatihan untuk peserta yang berhak. Pemerintah juga akan segera membentuk
Komite Cipta Kerja dalam waktu dekat untuk semakin mendorong penciptaan
pelatihan bagi masyarakat penerima Kartu Prakerja.
"Kartu ini akan kami berikan kepada masyarakat yang berumur di atas 18 tahun
dengan status telah lulus sekolah. Mekanismenya adalah pemerintah akan
Page 21 of 110.
