Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JANUARI 2020
P. 24
"Kita menargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja. Target kita harus
selesai sehingga ada time frame yang jelas," ujar Jokowi saat memimpin rapat di
Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Presiden juga menginstruksikan Kapolri, Jaksa Agung, dan kementerian yang terlibat
untuk mengomunikasikan RUU itu kepada organisasi-organisasi terkait.
Presiden meyakini Indonesia dengan omnibus law bisa melakukan reformasi
perpajakan dan menjadi pusat gravitasi ekonomi. "Perekonomian Indonesia akan
berdaya tarik tinggi sehingga ada ekosistem investasi yang menciptakan lapangan
kerja," kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
mengungkapkan, sekitar 1.244 pasal dari 79 undang-undang akan dibatalkan
dengan munculnya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Alasannya, pasal-pasal
tersebut sudah tidak cocok diterapkan karena menghambat investasi dan
memperlambat penyerapan tenaga kerja.
Dari sejumlah klaster Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Airlangga mengatakan
klaster ketenagakerjaan paling sering dibahas. Menurut dia, tantangan dari
konfederasi buruh terjadi karena miskomunikasi.
Airlangga mengatakan upah minimum akan tetap diterapkan dengan formulasi
tertentu dan berlaku untuk yang bekerja kurang dari setahun. Aturan lainnya soal
fleksibilitas waktu kerja. Kemudian ada program jaminan kehilangan pekerjaan yang
juga bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. "Ini bukan untuk menggantikan pesangon
PHK," jelasnya.
Di sisi lain, omnibus law tentang pajak dan beberapa hal lainnya sudah dikirim
Menteri Keuangan kepada Presiden. Menurut Kabiro Komunikasi dan Layanan
Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, pihaknya tinggal menunggu rapat
terbatas untuk membahas rancangan tersebut.
Page 23 of 98.
