Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JANUARI 2020
P. 47
"Kemitraan saya sudah ketemu Sekjen Kemenaker. Nggak pernah ada memang
Permen yang muncul, karena memang mereka ini masih bingung. Masalah
hubungan antara aplikator dengan mitra pengemudi nih apa sih, bagiannya apa
sih," ungkap Budi ditemui di kantornya, Rabu (15/1/2020).
Budi pun sempat menyarankan agar Kemenaker mengikuti langkah Kemenhub
yang bisa membuat aturan untuk ojek online. Dia bercerita, Peraturan Menteri no 12
tahun 2019 yang mengatur tentang ojek online dibuat tanpa memikirkan adanya
acuan dan referensi dari aturan yang sudah ada.
"Saya bilang ke Pak Sekjennya. Mungkin udah lama nih pak masalahnya, Pak
Menhub juga buat PM 12 karena aware beliau. Nggak ada itu peraturan yang me-
refer itu saat dibahas dan dikeluarkan. Nggak ada acuannya kita, motor juga kan
bukan transportasi umum," ungkap Budi Setiyadi.
Budi pun mendorong agar Kemenaker segera mengatur untuk memperkuat posisi
kemitraan para driver. Menurutnya, persoalan ojek online merupakan imbas dari
kemajuan zaman dan teknologi yang cepat, maka itu kementerian tidak bisa kaku
menghadapinya.
"Tapi kan pak Menteri (Perhubungan) lihat kebutuhan mendesak. Nah Kemenaker
kenapa nggak buat keputusan yang sama? Ini kan kemajuan, disruption. Harus ada
lompatan untuk buat suatu keputusan," ungkap Budi.
Dia menegaskan bahwa pihaknya akan menjembatani Kemenaker dan para driver
untuk membahas soal kemitraan. "Kami jembatani lah, minta juga ke Kemenaker
ngobrol sama teman-teman driver," katanya.
Dia menjelaskan masalah kemitraan bagi driver memang harus diperkuat. Dia
mengatakan selama ini driver memang cenderung lemah dalam sistem kemitraan.
"Kemitraan mereka mau bargaining position kuat sebagai pengemudi. Selama ini
memang praktiknya sering sepihak sepihak, mereka lemah," kata Budi.
(dna/dna)
Page 46 of 98.
