Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2020
P. 144
akan kita instruksikan langsung memakai hand sanitizer. Setiap setengah jam
melalui pengeras suara akan kami instruksikan," jelasnya.
Said menjelaskan aksi akan menuntut agar DPR tidak melanjutkan pembahasan
omnibus law RUU Cipta Kerja saat pandemi Corona. Dia berharap DPR dan
pemerintah memperhatikan kesejahteraan buruh saat wabah virus Corona.
"Jadi kembali pada aksi 30 April ini sederhana. Kami minta DPR setop dululah bahas
omnibus law di pandemi Corona. Lebih baik DPR dan pemerintah fokus pada dua hal
yang serius," katanya.
"Satu, nyawa buruh yang sampai hari ini tidak diliburkan di tengah pandemi Corona
dan PSBB. Ini jutaan buruh darurat PHK, bukan lagi ratusan ribu. Itu kan data dari
lembaga internasional dan laporan dari anggota kami potensi PHK jutaan. Jadi fokus
di dua hal ini daripada membahas omnibus law yang tidak urgen," imbuhnya.
Said mengatakan KSPI telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepolisian.
Surat dikirim ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.
"Surat permohonan sesuai prosedur UU Nomor 9 Tahun 1998 sudah kami serahkan
sebenarnya pada hari Jumat yang lalu, 17 April. Tapi, ketika diantar oleh staf KSPI,
petugas piket di Mabes Polri maupun Polda tidak mau menerima. Akhirnya kami
pada 18 April mengirim surat pemberitahuan aksi tersebut melalui titipan kilat. Dari
tanda terima bahwa surat itu sudah sampai di Mabes Polri dan Polda Metro," tutur
Said.
Page 143 of 273.
