Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2020

Title WAKETUM ASOSIASI PEDAGANG PASAR SEBUT RUU CIPTA KERJA MODAL PULIHKAN
EKONOMI RI
Media Name kompas.com
Pub. Date 22 April 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/11484001/waketum-asosiasi- pedagang-
Page/URL
pasar-sebut-ruu-cipta-kerja-modal-pulihkan-ekonomi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia ( APPSI)
Sarman Simanjorang menilai omnibus law rancangan undang-undang ( RUU) Cipta
Kerja merupakan modal besar untuk memperbaiki ekonomi Tanah Air pasca
pandemi Covid-19 berakhir.

"Kita tidak tahu kapan badai ini berlalu, perlu dipikirkan sejak sekarang apa modal
kita pasca-Covid-19 untuk mempercepat pemulihan dan menggairahkan kembali
perekonomian nasional. Tentu salah satu modal besar kita adalah RUU Cipta Kerja
ini," ujar , dikutip dari siaran pers, Selasa (21/4/2020).

Ia mengatakan, para pelaku usaha tidak setuju apabila pembahasan RUU Cipta
Kerja ditunda sampai pandemi Covid-19 tuntas.

Menurut Simanjorang, jika itu direalisasikan menjadi tidak adil karena seolah-olah
RUU tersebut hanya identik dengan kepentingan buruh yang selama ini menolak.

"Pelaku usaha tidak setuju kalau ada yang menyatakan bahwa pembahasan RUU
Cipta Kerja ini distop sampai Covid-19 ini selesai, dasarnya apa dan apa urgensinya?
Kalau memang dari unsur buruh meminta di-stop sangat tidak adil, seolah olah
bahwa RUU Cipta Kerja ini identik hanya kepentingan buruh semata," kata dia.

Ia menjelaskan, dalam RUU Cipta Kerja terdapat 11 klaster yang masalah
ketenagakerjaan hanya ada 1 di antara 11 kluster tersebut.

Oleh karena itu menurutnya tak masuk akal hanya 1 klaster dapat mengalahkan 10
klaster tersisa dan mengesampingkan kepentingan yang jauh lebih besar serta
strategis.

"Jika memang masalah ketenagakerjaan dianggap pembahasan yang tidak tepat
mengingat Covid-19, bisa dibahas belakangan karena klaster lain tidak begitu
berhubungan dengan ketenagakerjaan, itu bisa dibahas duluan," kata dia.

Klaster tersebut antara lain soal usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Menurut dia, klaster UMKM perlu dibahas karena menyangkut nasib 60 juta pelaku
usaha yang saat ini pada kondisi hidup segan mati tak mau akibat Covid-19.

Page 144 of 273.