Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2020
P. 176
Title SERIKAT BURUH TEMUI JOKOWI BAHAS SOAL PHK MASSAL HINGGA OMNIBUS LAW
Media Name tirto.id
Pub. Date 22 April 2020
https://tirto.id/serikat-buruh-temui-jokowi-bahas-soal-phk-massal-hing ga-omnibus-law-
Page/URL
eQdR
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Tiga presidium buruh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Andi Gani, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita
Silaban dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menemui
Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Salah satu ketua Presidium Buruh, Andi Gani bahkan menyebut Jokowi akan
mengumumkan sikap dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dalam waktu dekat.
Usai pertemuan, Andi Gani bersama petinggi buruh yang tergabung dalam Majelis
Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang hadir dalam pertemuan mengaku mereka
membahas soal Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Mereka ingin
buruh mendapatkan ruang dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
"Kita ingin serikat buruh bisa dilibatkan secara lebih aktif dalam pembahasan dan
Presiden mendengar dengan sangat-sangat baik," kata Andi usai pertemuan, Rabu.
Andi mengaku, serikat buruh mengumumkan alasan-alasan mereka menolak
omnibus law cipta kerja kepada presiden. Namun, ia tidak merinci poin apa saja
yang ditolak oleh para buruh dan disampaikan kepada presiden.
Selain soal omnibus law, mereka juga membahas soal PHK. Dalam pertemuan
tersebut, mereka meminta presiden mengambil sikap soal PHK. Menurut Andi,
gelombang pekerja yang di-PHK semakin besar. Andi menyebut, sudah sekitar
ratusan ribu orang di-PHK dan jutaan orang dirumahkan yang rentan tidak
mendapatkan hak.
"Data kami sudah ter-PHK langsung itu ratusan ribu, mencapai 600 ribu lebih. Yang
dirumahkan sudah mencapai 1.8 juta orang menyentuh hampir angka 2 juta orang,"
ujar Andi.
Oleh karena itu, presidium buruh meminta agar pemerintah mengambil langkah
serius dalam penanganan PHK. Ia juga mengingatkan banyak kasus THR tidak
dibayarkan perusahaan.
"Presiden mendengarkan dan merespons dengan cukup baik. Kita menunggu saja
pengumuman yang mungkin langsung disampaikan Presiden, kami tidak boleh
bicara di sini. Presiden akan menyampaikan langsung keputusan beliau mengenai
omnibus law," pungkasnya.
Page 175 of 273.
