Page 280 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2019
P. 280

"SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk
               memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam
               rangka penanaman modal," kata dia.

               Labor Institute Indonesia mendesak dalam rangka penyelidikan, apakah pabrik yang
               masuk dalam kategori usaha rumahan tersebut sudah ada SITU nya.

               Apabila sudah ada SITU-nya apakah pengeluaran SITU oleh Pemda tersebut sudah
               benar menurut aturannya, apalagi usaha rumahan tersebut masuk dalam kategori
               menggunakan bahan-bahan berbahaya.

               "Perlu diselidiki apakah ada kelalaian Pemda dalam mengeluarkan Surat Izin Tempat
               Usaha tersebut (SITU)," katanya.

               Selain itu, karena memperkerjakan banyak orang, peran dinas ketenagakerjaan
               setempat juga perlu diminta pertanggungjawaban dalam hal pengawasan
               ketenagakerjaan terutama tentang sarana kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
               sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970.

               Pada Pasal 15 UU tentang K3 tersebut, disebutkan, perusahaan yang tidak
               menjalankan sistem manajemen Kesehatan dan keselamatan Kerja dapat dihukum 3
               bulan penjara.

               Kami mensinyalir ledakan yang menewaskan puluhan pekerja tersebut, diduga
               karena pekerja selama bekerja tidak dilengkapi Alat Perlindungan Diri (APD).

               Selain itu, akses pintu darurat tidak ada atau tidak dapat diakses, dugaan bahwa
               perusahaan tidak dilengkapi alat pemadam juga menyebabkan korban yang jatuh
               sangat banyak.

               Oleh karena Dinas Tenaga Kerja merupakan bagian otonomi pemerintah daerah
               berdasarkan Undang-undang, dan Pemberian SITU (Surat Izin Tempat Usaha) juga
               merupakan wewenang dari Pemerintah Daerah, maka menurut William, Pemerintah
               Daerah juga merupakan pihak yang harus diminta pertanggungjawaban atas
               jatuhnya korban atas kebakaran pabrik mancis tersebut, karena dugaan kelalaian
               dalam melakukan pengawasan ..

               "Agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi Labor Institute Indonesia menghimbau agar
               seluruh pemerintah daerah agar waspada dan melakukan pengawasan melekat atas
               usaha-usaha rumahan, apakah keberadaannya sesuai dengan ketentuan atau
               peraturan yang berlaku," kata dia.













                                                      Page 279 of 352.
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285